REPUBLIKA.CO.ID, KABUL -- Dewan Tinggi Rekonsiliasi Nasional Afghanistan (HCNR) menggelar pertemuan perdana pada Sabtu (5/12). Para pemimpin politik berpartisipasi dalam pertemuan tersebut.
Pada kesempatan itu, Presiden Afghanistan Ashraf Ghani mengungkapkan proses negosiasi dengan Taliban yang berlangsung di Doha, Qatar, telah memasuki tahap kedua yang penting. Dia menyebut kemajuan telah dicapai dalam pembahasan tentang mengakhiri perang sipil di negara tersebut.
"Perang ini tidak memiliki legitimasi agama lagi. Rakyat Afghanistan menginginkan perdamaian dan itu adalah tugas kita untuk memastikan perdamaian," kata Ghani, dikutip laman Yeni Safak.
Ketua HCNR Abdullah Abdullah mengatakan kesepakatan perdamaian apa pun yang dicapai kelak akan membutuhkan pengorbanan tertentu. Namun, hal itu tak berarti membawa Afghanistan ke masa lalu.
"Kami menyerukan gencatan senjata permanen. Perang menghancurkan negara dan semua orang (di dalamnya), tapi perdamaian akan menjamin masa depan semua orang," kata Abdullah.
HCNR dibentuk pada Mei lalu dan beranggotakan 45 orang. Badan itu berdiri setelah adanya kesepakatan antara Ghani dan Abdullah. Pada Rabu (2/12) lalu, Pemerintah Afghanistan dan Taliban mengonfirmasi bahwa prosedur untuk pembicaraan intra-Afghanistan telah diselesaikan. Pengumuman itu merupakan terobosan besar sejak kedua belah pihak memulai dialog pada 12 September lalu.
Kemajuan dalam pembicaraan perdamaian Afghanistan pun disambut secara luas. Hal itu merupakan secercah asa untuk mengakhiri konflik selama 19 tahun di negara tersebut. Sebelumnya, Taliban telah mencapai kesepakatan damai dengan sekutu utama Afghanistan, yakni Amerika Serikat (AS).
Di bawah kesepakatan tersebut, Washington setuju untuk menarik pasukannya dari Afghanistan secara gradual. Pada Selasa (17/11) lalu, AS mengumumkan akan secara tajam mengurangi jumlah personel militernya di Afghanistan dari 4.500 menjadi 2.500.
Pengumuman itu muncul karena telah terjadi peningkatan kekerasan di Afghanistan. Taliban terus melakukan serangan yang menargetkan para pemimpin pemerintah, pasukan keamanan, dan warga sipil.
Ikuti Whatsapp Channel Republika