REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menghormati proses hukum atas beberapa kasus dugaan korupsi yang menyeret kadernya, termasuk Menteri Sosial Juliari P Batubara yang ditetapkan tersangka kasus korupsi bansos Covid-19 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). PDIP menegaskan, tak henti-hentinya mengingatkan kadernya untuk menjaga integritas dan tidak melakukan korupsi.

"Partai menghormati seluruh proses hukum yang sedang berlangsung. Hukum adalah jalan peradaban untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Siapa pun wajib bekerja sama dengan upaya yang dilakukan oleh KPK tersebut," kata Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di Jakarta, Ahad (6/12).

Hasto menegaskan PDI Perjuangan mendukung sepenuhnya berbagai langkah pemberantasan korupsi, termasuk dalam bentuk operasi tangkap tangan (OTT) yang secara simultan dilakukan oleh KPK. Atas beberapa kejadian OTT yang menimpa kader-nya, Hasto menegaskan bahwa PDI Perjuangan secara terus menerus mengingatkan para kader-nya untuk selalu menjaga integritas dan tidak menyalahgunakan kekuasaan, apalagi melakukan korupsi.

"Kami selalu tegaskan bahwa kekuasaan itu untuk rakyat. Partai melarang segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan, termasuk korupsi," ujarnya menegaskan.