Senin 07 Dec 2020 01:01 WIB

Kementerian Sosial Memberikan Akses Penuh untuk KPK

Kemensos memastikan penyaluran bansos tepat sasaran.

Rep: Mabruroh/ Red: Friska Yolandha
Penyidik KPK menunjukan barang bukti uang tunai saat konferensi pers terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) tindak pidana korupsi pada program bantuan sosial di Kementerian Sosial untuk penanganan COVID-19 di Gedung KPK, Jakarta, Ahad (6/12/2020) dini hari. Dalam operasi tangkap tangan itu KPK menetapkan lima tersangka yakni Menteri Sosial Juliari P Batubara, pejabat pembuat komitmen di Kemensos Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono dan pihak swasta Ardian IM dan Harry Sidabuke serta mengamankan uang dengan jumlah Rp14,5 miliar. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/rwa.
Foto: ANTARA/Hafidz Mubarak A
Penyidik KPK menunjukan barang bukti uang tunai saat konferensi pers terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) tindak pidana korupsi pada program bantuan sosial di Kementerian Sosial untuk penanganan COVID-19 di Gedung KPK, Jakarta, Ahad (6/12/2020) dini hari. Dalam operasi tangkap tangan itu KPK menetapkan lima tersangka yakni Menteri Sosial Juliari P Batubara, pejabat pembuat komitmen di Kemensos Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono dan pihak swasta Ardian IM dan Harry Sidabuke serta mengamankan uang dengan jumlah Rp14,5 miliar. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/rwa.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Sosial, Juliari Peter Batubara telah diamankan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan korupsi dana Bansos Covid-19. Menanggapi hal ini, Kementerian Sosial menyatakan akan bekerja sama penuh serta membuka akses informasi yang diperlukan oleh KPK.

"Hal ini sebagai bentuk keseriusan dan dukungan kami dalam upaya Pemberantasan Korupsi," kata Sekjen Kemensos, Hartono Laras dalam siaran pers yang diterima, Ahad (6/12).

Hartono mengaku prihatin dan sangat terpukul atas kasus yang menjerat menteri dan para pejabatnya. Apalagi dana yang dikorupsi adalah dana bantuan Kemensos, khususnya dalam menyalurkan bansos di tengah pandemi Covid-19.

"Hampir sembilan bulan terakhir ini, kami beserta seluruh jajaran tanpa mengenal lelah untuk memastikan bansos disalurkan secara cepat, tepat sasaran serta mematuhi prinsip akuntabilitas," tambah Hartono.