REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Jawa Barat menjadi daerah dengan pembahasan sektor terbanyak terkait UU Cipta Kerja. Menurut Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, hal tersebut karena Jabar menjadi sentra sejumlah sektor.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, pembahasan UU Tenaga Kerja di Jawa Barat ini paling banyak bila dibandingkan daerah lainnya. Karena, biasanya yang dibahas hanya lima sektor tapi sekarang delapan sektor.
Salah satunya karena pembahasan sektor industri penting untuk transformasi ekonomi di Indonesia. Jabar memiliki peran kunci untuk pengembangan industri.
"Jabar punya industri manufaktu dan jadi basis utama industri. Sehingga tema kemudahan arus barang ekspor dan impor bahan baku kami bahas di sini," kata Susiwijono.
Sektor lainnya yang dibahas, kata dia, mengenai jamaah haji dan umrah. Karena, Indonesia punya potensi 270 ribu jamaah haji dan sejuta jamaah umrah per tahun. Sehingga harus diberikan undang-undang perlindungan bagi jamaah dan kemudahan penyelenggaraan ibadah.
Menurut Susiwijono, Kemenko Bidang Perekonomian ingin memberikan ruang bagi masyarakat. Di Jabar, misalnya sektor yang dibahas adalah UMKM karena jumlah UMKM di Jabar adalah yang terbanyak. Begitu juga, pembahasan RPP haji dan umrah di gelar di Jabar karena ada 115 biro haji dan umrah yang sudah memberi masukan.
"Industri halal juga kami bahas karena potensinya Rp 175 miliar sangat luas. Halal ini tak hanya makanan tapi kosmetika dan pariwisata. Jabar kan pariwisata potensinya bisa dikembangkan," kata Susiwijono.
