REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Rabithah Alawiyah meminta agar pengusutan atas kasus penembakan enam anggota FPI oleh aparat kepolisian diusut secara berimbang. Rabithah mengecam bentuk pelanggaran HAM sebagaimana terjadi dalam insiden di Tol Cikampek itu.
Rabithah Alawiyah pun turut meminta dibentuknya tim Independen untuk menginvestigasi kejadian tersebut. "Meminta dibentuknya tim independen yang terdiri dari berbagai komponen masyarakat sipil guna mengungkap peristiwa tersebut secara fair dan berimbang," demikian disampaikan DPP Rabithah dalam pernyataan yang diterima Republika, Selasa (8/12).
Rabithah meminta pemerintah turun tangan langsung untuk merespons rentetan kasus yang telah menyebabkan nyawa warga negara hilang. Mereka menyerukan kepada seluruh pihak agar menahan diri dari sikap-sikap yang memperkeruh
situasi.
"Mengingat kondisi yang terjadi akhir-akhir ini, maka diimbau agar seluruh pihak bisa menunjukkan kebijaksanaan serta kedewasaan dalam bertindak sesuai dengan koridor hukum
negara yang menjunjung tinggi perlindungan HAM," tulis Rabithah.
Rabithah Alawiyah pun mengimbau seluruh pihak agar mengedepankan dialog dalam merespons persoalan terkait sosial-kebangsaan. Rabithah memandang situasi saat ini adalah saat yang mana seluruh dunia bersatu untuk melawan pandemi Covid-19.
"Apalagi sesama warga negara Indonesia yang seharusnya saling bersinergi, bahu-membahu, dan bergotong royong guna bangkit dari pandemi Covid-19. Musuh negara sesungguhnya adalah orang-orang yang mengambil kesempatan di tengah kesulitan rakyat kala pandemi," kata Rabithah.
Rabithah menambahkan Korupsi dan ketidakadilanlah yang harus menjadi musuh bersama. Sedangkan kemanusiaan hendaknya merupakan prinsip yang mesti dijunjung tanpa mengenal asal usul suku, ras, agama, maupun asal usul ormas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika