REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- BPH Migas menggandeng CNBC Indonesia menggelar Malam Puncak "Penghargaan BPH Migas 2020 dan Penyerahan Sertifikat ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan", di Hotel Westin Jakarta, Selasa (8/12). Kegiatan sebagai bentuk apresiasi dari BPH Migas kepada stakeholders, khususnya Badan Usaha Sektor Hilir Migas baik BUMN maupun swasta yang telah berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan kegiatan usaha disektor Hilir Migas.
Ajang penghargaan sekaligus acara puncak rangkaian peringatan 17 tahun BPH Migas dihadiri Kepala Staff Presiden Jenderal TNI (Purn) Moeldoko, Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto, Wakil Ketua Komisi VII Alex Noerdin juga Menteri Koordinator Bidang Perkekonomian Airlangga Hartato hadir secara virtual, para pimpinan kementerian dan lembaga serta perwakilan perusahaan dan Pemerintah Daerah yang memperoleh penghargaan.
BPH Migas juga memberikan penghargaan kepada Badan Usaha, Bupati dan Penyalur pada Program BBM 1 Harga sebagai apresiasi atas kontribusinya dalam mewujudkan energi berkeadilan khususnya bagi masyarakat di wilayah 3 T (Terdepan, Tertinggal, dan Terluar). Selain itu juga pada acara tersebut, BPH Migas mendapatkan Sertifikat ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan sebagai bentuk pengakuan BPH Migas yang telah menerapkan standar dan prosedur untuk mendukung tata kelola Pemerintahan yang baik (good and clean governance).
Dalam sambutannya, Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Jenderal TNI (Purn) Moeldoko mengapresiasi peran Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dalam mewujudkan program BBM Satu Harga di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurut dia, banyak yang tidak memahami betapa tidak mudah menjalankan program BBM Satu Harga.
"Bayangkan minyak dari Surabaya, Balikpapan, dibawa ke Indonesia Timur turun dengan truk sebagian ke sungai, naik perahu, ada yang dibawa ke airport, naik darat lagi baru ke user. Betapa sulitnya menuju ke BBM Satu Harga," ujar Moeldoko, seperti dalam siaran pers, Rabu (9/12).
Kendati demikian, eks Panglima TNI itu menekankan Presiden dengan tegas memerintahkan BBM dengan harga yang sama harus dinikmati oleh siapapun. Moeldoko juga menyampaikan apresiasi karena BPH Migas mendapat sertifikat 37001 dalam hal sistem manajemen anti penyuapan.
"Ini upaya yang baik. Prinsip-prinsip akuntabilitas, prinsip-prinsip keterbukaan harus bisa dijalankan dengan sebaiknya," ujar Moeldoko.
Kepala BPH Migas M Fanshurullah Asa, dalam sambutannya mengatakan akan terus melanjutkan program BBM Satu Harga hingga mencapai 500 lokasi pada 2024 mendatang. Hingga hari ini, program BBM Satu Harga sudah beroperasi di 253 lokasi.
"Mudah-mudahan dengan tercapainya 500 lokasi, maka amanah UU migas yang meminta negara hadir yang menjamin ketersediaan BBM di seluruh RI bisa diwujudkan," ujar Ifan, panggilan dari Fanshurullah Asa.
Acara ini merupakan bagian dari acara HUT BPH Migas ke 17 tahun. Dalam usia tersebut, BPH Migas telah melakukan banyak hal sesuai amanat dari UU Migas dalam mengawal energi berkeadilan di seluruh Indonesia.
Selain mewujudkan BBM Satu Harga ke seluruh pelosok Indonesia, BPH Migas juga mendorong penerapan program jaringan gas (Jargas) di berbagai kota. Jargas ini telah diimplementasikan di 57 kabupaten/kota dengan total 53 ribu sambungan.
Ifan, sapaan akrabnya, menjelaskan bahwa mayoritas penduduk di Indonesia masih menggunakan LPG dengan subsidi APBN yang mencapai Rp 50 triliun. Sekitar 70 persen dari LPG tersebut juga berasal dari impor. "Jika bisa diakselerasi menjadi penggunaan jargas di rumah tangga maka pemanfaatan gas dalam negeri bisa dimaksimalkan ke seluruh pipa gas yang terbangun di Indonesia," jelas Ifan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartato dalam sambutanya secara virtual mengingatkan sebuah pekerjaan rumah (PR) besar Indonesia di sektor minyak dan gas bumi. "Kita adalah net importir (migas) dan akan menimbulkan neraca migas yang melebar," ujarnya.
Oleh karena itu, Airlangga bilang kalau semua pihak harus melakukan pendekatan yang tidak biasa. Sebab, pertumbuhan ekonomi suatu negara, termasuk Indonesia, membutuhkan energi. "Operasionalisasi regulasi diharapkan bisa dilaksanakan dan BPH Migas memegang peranan penting," kata Airlangga.
Ikuti Whatsapp Channel Republika