REPUBLIKA.CO.ID, PARIS – Pemerintah Prancis bertekad untuk memerangi ideologi yang dipandangnya sebagai musuh negara, Rabu (9/12), dengan meluncurkan rancangan undang-undang (RUU) untuk memerangi radikalisme dan ekstremisme. Mirisnya, RUU itu dikaitkan dengan Islam yang dianggap memiliki ideologi radikal dan ekstrem.
Dalam RUU itu Pemerintah Prancis menyebut tindakan tersebut sebagai hukum kebebasan yang penting demi kelangsungan hidup berdampingan secara damai dalam masyarakat Prancis. Dilansir di The New York Times, Kamis (10/12), undang-undang tersebut, yang telah diserang oleh Turki dan negara-negara Muslim lainnya, dan dikritik sebagai tangan besi oleh utusan AS untuk kebebasan beragama internasional, mencerminkan tekad Presiden Emmanuel Macron untuk menangani serangkaian serangan teror yang telah menewaskan lebih dari 260 orang. meninggal di Prancis sejak 2015.
Tiga serangan semacam itu dalam beberapa bulan terakhir, termasuk pemenggalan kepala seorang guru sejarah, Samuel Paty, yang telah menunjukkan karikatur Nabi Muhammad di depan kelasnya, telah memperkuat posisi di sekitar undang-undang tersebut.
“RUU ini bukanlah teks yang ditujukan untuk melawan agama atau terhadap agama Muslim pada khususnya,” kata Perdana Menteri Prancis Jean Castex.
Dia menyatakan setelah kabinet menyetujui RUU tersebut, maka itu adalah hukum kebebasan, hukum perlindungan, serta hukum emansipasi melawan fundamentalisme agama. Sebelumnya, Castex mengatakan kepada harian Prancis Le Monde bahwa musuh negara adalah ideologi yang menyebut dirinya Islamisme radikal, yang tujuannya adalah untuk memecah belah orang Prancis satu sama lain.
Undang-undang tersebut direncanakan akan membatasi perkataan yang mendorong kebencian daring yang menyebabkan pembunuhan Paty, menghukum dokter yang memberikan apa yang disebut sertifikat keperawanan untuk pernikahan agama tradisional, menekan home-schooling untuk anak-anak di atas tiga tahun, dan mengendalikan asosiasi komunitas dengan mewajibkan mereka untuk menandatangani pernyataan kesetiaan pada nilai-nilai republik pada saat yang sama menerapkan kontrol ketat atas pendanaan mereka.
Kata Islami atau Islamis tidak muncul dalam undang-undang, tetapi maksud pemerintah jelas yakni untuk mendapatkan akar budaya terpisah dari kelompok ekstremis yang kerap diasosiasikan terhadap hukum Islam. Bahwa kedudukan itu tak lebih tinggi dari hukum Republik.
Bagi para penentangnya, RUU itu berisiko merugikan dirin sendiri. Bahaya penggabungan Islam, agama, dan Islamisme, sebuah gerakan politik, terlihat jelas. RUU itu dapat mempertajam rasa keterasingan yang dirasakan oleh beberapa, tetapi jauh dari semua, Muslim Prancis, yang merupakan sekitar delapan persen dari populasi.
Ghettoisasi imigran Muslim yang sebagian besar berasal dari Afrika Utara dalam proyek-proyek suram di pinggiran kota-kota besar adalah masalah sosial yang sudah lama ada yang dijanjikan akan ditangani oleh pemerintah. Namun hasilnya secara berturut-turut hanyalah keberhasilan yang terbatas.
Di sisi lain, RUU tersebut telah mengalami tiga kali perubahan nama, mencerminkan kepekaannya, memulai kehidupan sebagai undang-undang anti-separatisme dan berakhir sebagai undang-undang untuk memperkuat prinsip-prinsip Republik. Hal ini akan dipresentasikan ke Majelis Nasional, atau majelis rendah Parlemen, pada Januari nanti.
Asal muasalnya terletak pada pidato Macron dua bulan lalu di mana dia bersumpah untuk mengalahkan separatisme Islam dan menjunjung sekularisme Prancis, dengan pandangannya bahwa agama adalah urusan individu yang tidak memiliki tempat dalam politik. Pidato itu dikecam sebagai provokasi oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, sebuah pandangan yang ditolak oleh banyak orang Prancis, yang menderita melalui serangan berturut-turut.
Duta Besar Sam AS untuk Kebebasan Beragama Internasional Brownback menyatakan keprihatinannya dengan kejadian di Prancis. “Ketika Anda bertangan berat, situasinya bisa menjadi lebih buruk,” ujarnya.
Prancis tidak mungkin terlalu khawatir dengan pandangan ini dari perwakilan pemerintahan Trump yang akan keluar. Apa yang disebut larangan Muslim oleh Presiden Trump, yang melarang masuknya warga negara asing dari tujuh negara mayoritas Muslim, dikutuk secara luas di Prancis dan di seluruh dunia.
Macron, menghadapi pemilihan 18 bulan dari sekarang, telah bergerak ke sayap kanan politik, di mana, dengan kiri compang-camping, pusat gravitasi dalam politik Prancis tampaknya terletak. Garis tegasnya tentang Islamisme dan pengenalan RUU keamanan yang banyak diperebutkan merupakan bagian dari evolusi strategis ini.
Dalam pidatonya di bulan Oktober, Macron mengakui bahwa negara Prancis telah menderita bentuk separatismenya sendiri, karena gagal mengatasi marginalisasi sebagian Muslim di Prancis. Dia bersumpah untuk memperbaiki kesalahan ini, tetapi hanya ada sedikit tindak lanjut.
Sumber:
https://www.nytimes.com/2020/12/09/world/europe/france-islamist-extremism-bill.html
Ikuti Whatsapp Channel Republika