REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo menyampaikan selamat hari antikorupsi sedunia (Hakordia) tahun 2020 yang jatuh pada 9 Desember kemarin. Dalam kesempatan ini, Mentan mengajak seluruh jajarannya agar bekerja lebih keras lagi serta menjaga transparansi dan integritas dalam melaksanakan kegiatan dan penganggaran belanja sesuai prosedur operasi standar (SOP).

"Kita harus bekerja secara ekstra agar mampu mencapai target yang telah ditetapkan. Kemudian, kita juga harus berkerja sesuai dengan aturan dan perundang-undangan. Yang paling penting, kita tidak melakukan korupsi," ujar Mentan, Kamis (10/12).

Mentan mengatakan, program-program yang ada harus berjalan sebagaimana mestinya, tidak berbelok, apalagi melenceng ke arah tindak pidana. Prinsip ini berlaku untuk Kementerian Pertanian maupun Kementerian Kelautan.

Sebagaimana diketahui, Syahrul juga ditunjuk Presiden Jokowi untuk memimpin Kementerian Kelautan sementara. "Saya selama di sini memimpin semua dengan target, tidak boleh ada hal-hal di luar aturan. Tidak boleh ada korupsi dan lain-lain. Tidak boleh berkonotasi dan saya akan mengawasi," katanya.

Menurut Mentan, korupsi adalah sesuatu yang sangat memalukan, juga sebagai kelemahan mental karena tidak mampu berpikir jernih baik secara sikap maupun secara intelektual. Karena itu, menghindari korupsi adalah sikap ksatria serta memahami nilai-nilai berbangsa dan bernegara. "Orang orang yang terjerat korupsi itu adalah orang yang memiliki kelemahan berpikir intelektual. Jadi, menganggap yang salah hanya biasa-biasa saja. Kita tidak boleh terjebak dengan suasana. Kita harus sadar dengan tanggung jawab dan fungsi kita," katanya.

Mengenai hal ini, Pengamat Pangan sekaligus Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya Sujarwo mengapresiasi kinerja jajaran Kementan atas berbagai terobosan dalam penyelenggaraan birokrasi yang transparan serta upaya pencegahan korupsi yang sangat baik.

Langkah tersebut sukses dijalankan Kementan selama setahun terakhir, sehingga kementerian ini dianugerahi sebagai kementerian terbaik dalam mengelola informasi dan komunikasi publik.

Di samping itu, Kementan juga diganjar penghargaan khusus dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai kementerian yang memanfaatkan nomor induk kependudukan (NIK) sebagai data pengelolaan penyaluran pupuk subsidi. Trobosan ini dinilai optimal sehingga mencapai distribusi yang akurat dan efektif.

Bahkan, Lembaga Kebijakan Pengadaan barang dan jasa Pemerintah (LKPP) memberi penghargaan terhadap proses pengadaan barang dan jasa paling transparan serta penghargaan dari Menpan RB terkait sistem IQFast yang digunakan Badan Karantina Pertanian sebagai 45 inovasi pelayanan publik terbaik tahun 2020.

Menurut Sujarwo, berbagai penganugerahan tersebut menjadi bukti bahwa Kementan memiliki komitmen kuat dalam upaya pencegahan korupsi dengan meningkatkan pelayanan prima pada ketersediaan komunikasi bagi masyarakat dan para petani. "Apresiasi yang setinggi-tingginya kepada jajaran Kementan yang serius mengembangkan informasi kepada semua lapisan masyarakat, sehingga saya melihat kementan termasuk kementerian paling transparan dan relatif bersih dari berbagai tindakan melawan hukum," katanya.

Sebelumnya, Komisi Informasi Publik (KIP) menetapkan Kementan sebagai Kementerian terbaik peringkat 1 dengan nilai 97,99 dalam mengelola informasi dan komunikasi publik. Ketetapan ini diberikan setelah melalui serangkaian proses penelitian panjang sekaligus monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik tahun 2020.

Ikuti Whatsapp Channel Republika