REPUBLIKA.CO.ID, MUSCAT — Oman menyambut pengumuman normalisasi diplomatik antara Maroko dan Israel. Menurut Oman hal itu akan memperkuat upaya menciptakan perdamaian yang langgeng di Timur Tengah.
"(Oman) menyambut baik apa yang diumumkan Raja Maroko Mohammed VI dalam panggilan teleponnya dengan Presiden AS (Donald) Trump dan Presiden Palestina Mahmoud Abbas dan berharap ini akan lebih lanjut upaya untuk mencapai perdamaian yang komprehensif, adil dan abadi di Timur Tengah," kata Kementerian Luar Negeri Oman dalam sebuah pernyataan pada Jumat (11/12).
Sebelumnya Uni Emirat Arab turut menyambut pengumuman normalisasi diplomatik Maroko dengan Israel. Menurut Abu Dhabi, hal itu dapat berkontribusi pada stabilitas kawasan.
"Langkah ini, langkah berdaulat, berkontribusi untuk memperkuat pencarian bersama kita untuk stabilitas, kemakmuran, dan perdamaian yang adil serta langgeng di kawasan ini," kata Putra Mahkota UEA Sheikh Mohammed bin Zayed al-Nahyan melalui akun Twitter pribadinya pada Kamis (10/12).
Maroko dan Israel telah mencapai kesepakatan normalisasi hubungan pada Kamis. Kesepakatan itu diumumkan Trump. Seperti sebelumnya, Washington menjadi mediator dalam proses normalisasi tersebut.
"Saya selalu percaya bahwa perdamaian bersejarah ini akan datang. Saya selalu bekerja untuk itu," kata Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sesaat setelah kesepakatan normalisasi dengan Maroko diumumkan.
Dia mengucapkan terima kasih kepada Trump atas peran yang dimainkan pemerintahannya. "Saya juga ingin berterima kasih kepada Raja Maroko, Raja Mohammed keenam, karena telah mengambil keputusan bersejarah ini untuk membawa perdamaian bersejarah di antara kita," ujar Netanyahu.
Kendati telah melakukan normalisasi, Raja Mohammed mengatakan kepada Presiden Palestina Mahmoud Abbas bahwa negaranya tetap berkomitmen dan mendukung solusi dua negara untuk konflik Israel-Palestina. Dia menyebut negosiasi adalah satu-satunya cara untuk mencapai solusi akhir.
Maroko adalah negara Muslim keempat yang melakukan normalisasi dengan Israel. Sebelumnya Bahrain, UEA, dan Sudan telah terlebih dulu melakukan hal tersebut.