REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Forum Satu Bangsa mengajak semua ormas keagaman, termasuk Front Pembela Islam (FPI), untuk memegang komitmen kebangsaan yang total sehingga tidak menjadikan perpecahan antarelemen bangsa.
"Meminta kepada FPI dan semua ormas keagamaan lain dari semua penganut agama dan suku di Indonesia untuk memegang komitmen kebangsaan yang total sehingga tidak menjadi proxy dari kepentingan global yang ingin memecah-belah Indonesia dengan alasan apa pun, suku maupun agama," kata Ketua Umum Forum Satu Bangsa Hery Haryanto Azumi, dalam pernyataannya di Jakarta, Jumat (11/12).
Menurut dia, ormas keagamaan dan kesukuan apa pun yang menyediakan diri sebagai proxy bagi perpecahan Indonesia harus ditindak tegas secara hukum yang berlaku di Indonesia.
Hal tersebut merupakan salah satu poin resolusi kebangsaan yang disuarakan Forum Satu Bangsa menyikapi tewasnya enam pengikut Rizieq Shihab yang diduga dalam baku tembak dengan polisi.
Saat ini, kata dia, masyarakat terbelah antara mendukung polisi yang menjalankan tugasnya dalam penegakan hukum dan masyarakat yang membela pengikut Rizieq Shibab yang gugur dalam menjalankan kewajiban melindungi pemimpin yang sangat dihormati di kalangan FPI.
Forum Satu Bangsa menilai peristiwa tersebut sebagai tragedi yang semestinya tidak perlu terjadi (unnecessary) jika terjadi dialog atau tabayun dan kepatuhan terhadap hukum sejak awal.
Forum Satu Bangsa juga melihat bahwa terjadinya tragedi itu adalah alarm pengingat bagi memburuknya etika politik dan komitmen kebangsaan di kalangan warga bangsa dan disiplin aparat negara yang bertugas menegakkan hukum secara adil dan tanpa pandang bulu.
"Tragedi ini tidak boleh dijadikan dasar atau pembenaran bagi terjadinya pembalasan kekerasan berikutnya karena dapat membawa negara ke tubir perpecahan yang sangat membahayakan," katanya.
Poin resolusi nasional lainnya, yakni meminta kepada Presiden agar menyerukan kepada semua pihak untuk menahan diri agar tidak terjadi spiral kekerasan (spiral of violence) yang sangat merugikan bangsa dan negara.
Energi dan fokus bangsa, kata dia, harus diarahkan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang akan menghantarkan keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.
"Presiden harus memimpin rakyat Indonesia menuju Indonesia Emas bersama-sama, jangan ada yang ditinggalkan," katanya menegaskan.
Selanjutnya, kata dia, hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu, baik kepada pendukung pemerintah maupun oposisi, dan para pelanggar protokol Covid-19 yang terkait dengan penyelenggara kerumunan juga harus diperlakukan sama.
"Ini penting untuk menunjukkan keadaban publik dari para penegak hukum yang berdiri di atas semua rakyat dan golongan," ujarnya.
Resolusi berikutnya, mendorong aparat keamanan dan intelijen serta diplomasi menelisik ancaman bagi NKRI, tidak hanya di hilir, tetapi juga di hulu sebab dimensi transnasional dari ancaman terhadap NKRI harus disikapi dengan menggelar operasi di luar negeri sehingga dapat dinetralisasi sejak dari sumbernya.
Selain itu, Forum Satu Bangsa mengajak seluruh elemen bangsa yang telah berjuang mendirikan negara dan mempertahankannya dari semua ancaman dan rongrongan untuk memperkuat konsensus nasional sebagai dasar menghadapi turbulensi dan disrupsi global.
Ikuti Whatsapp Channel Republika