Respons Atas Pidato Jokowi Soal HAM

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rangka peringatan Hari HAM Se-Dunia 2020 pada Rabu (9/12), disiarkan secara virtual oleh akun Youtube Kemitraan Indonesia. Dalam acara yang digelar oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Kemitraan Partnership di Jakarta, Jokowi berpidato di sesi terakhir.

Acara tersebut diawali dengan orasi oleh Ketua Komhas HAM Ahmad Taufan Damanik, dan disusul pidato Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly. Hanya saja, ternyata banyak warganet (netizen) yang mengkritik pidato Jokowi.

Mereka tidak suka dengan pidato yang disampaikan RI 1. Di video berjudul 'Pidato Presiden Republik Indonesia Dalam Rangka Peringatan Hari HAM Sedunia Tahun 2020', jumlah yang memberi tanda like (suka) lebih sedikit dibandingkan dislike (tak suka).

Hingga Sabtu (12/12) pukul 06.45 WIB, sekitar 29 ribu akun memberi jempol ke bawah terkait video Jokowi, dan hanya 1,1 ribu akun yang memberi jempol ke atas. Berarti akun yang tak suka berkali-kali lipat yang suka dengan pidato Jokowi. Pun dengan 13 ribu komentar, mayoritas menyorot pidato Jokowi yang terkesan hanya seremoni tanpa penegakan di lapangan.

Dalam pidatonya, Jokowi mengatakan, pemerintah memmpunya komitmen yang sama dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM dalam menjadi pilar penting Indonesia untuk menjadi bangsa yang beradab, lebih tangguh, dan maju.

"Pemerintah tidak pernah berhenti untuk menuntaskan HAM masa lalu secara bijak dan bermartabat. Kita harus bekerja sama menyelesaikannya, dan mencurahkan energi kita untuk kemajuan bangsa," ucap Jokowi.

Menurut Jokowi, pemerintah tidak pernah berhenti menyelesaikan penyelesaian pelanggaran HAM secara bijak dan bermartabat. Melalui Menko Polhukam Mahfud MD, pihaknya meminta penanganan masalah HAM masa lalu dilanjutkan agar hasilnya bisa diterima semua pihak dunia internasional.

"Komitmen kuat pemerintah dalam penegakan HAM telah dituangkan dalam rencana Aksi Nasional HAM 2020-2025, hak sipil, hak politik, serta hak ekonomi dan sosial, serta budaya harus dilindungi secara berimbang, dan tak ada satu pun yang terabaikan," ucap Jokowi.