REPUBLIKA.CO.ID, BANJARMASIN -- Tren pertumbuhan kasus Covid-19 di Kalimantan Selatan (Kalsel) pada Desember 2020 dinilai mengkhawatirkan. Rata-rata pertumbuhan kasus baru bulan ini di sana 66 kasus per hari.
"Angka ini sudah lebih besar dari rata-rata kasus harian bulan Oktober dengan 49 kasus dan November 44 kasus per hari," kata anggota tim pakar Universitas Lambung Mangkurat (ULM) untuk percepatan penanganan Covid-19, Hidayatullah Muttaqin, di Banjarmasin, Ahad (13/12).
Hingga 12 Desember 2020, penduduk Kalsel yang terkonfirmasi positif sudah mencapai 13.967 orang dengan jumlah kesembuhan sebanyak 12.570 orang dan kematian 552 kasus. Parahnya, angka rata-rata pertumbuhan kasus harian juga sudah mendekati keadaan Agustus dan September. Kala itu, pertumbuhan kasus baru masing-masing berada pada tingkat 71 dan 69 kasus per hari.
Menurut Muttaqin, perkembangan tersebut menggambarkan ledakan kasus pada tingkat nasional yang sudah terjadi pada November lalu. Hal itu sebagai akibat utama liburan panjang akhir Oktober juga merembet ke Kalsel.
Perkembangan ini juga mengindikasikan potensi ledakan kasus Covid-19 Kalsel pada Desember kemungkinan melampaui keadaan Agustus. Potensi ledakan terjadi sebagai akibat adanya momen pilkada yang baru saja berlalu di mana efeknya akan terlihat pada satu hingga dua pekan ke depan.
Di samping itu, liburan panjang akhir tahun juga dapat memperluas skala pertumbuhan kasus harian khususnya pada bulan Januari 2021 mendatang. Dia berharap potensi ledakan kasus Covid-19 yang lebih besar tidak terjadi.
"Mengingat setiap terjadi kasus baru, maka bertambah banyak potensi warga yang meninggal," ujarnya.
Hal ini tergambar dari angka tingkat kematian atau case fatality rate akibat Covid-19 di Kalsel cukup tinggi, yaitu 3,95 persen. Ini artinya rata-rata dari 100 penduduk yang terinfeksi, empat di antaranya meninggal dunia.
Semakin tinggi kasus baru terjadi juga menyebabkan tenaga dan fasilitas kesehatan yang tersedia semakin kewalahan menangani pasien. Jika kapasitas sudah kelebihan, maka potensi pasien meninggal semakin tinggi.
Untuk itu, kata dia, pemerintah harus meningkatkan upaya untuk mencegah terjadinya ledakan kasus yang lebih besar lagi. Idealnya, pemerintah mengeluarkan kebijakan pengendalian mobilitas penduduk. Daerah juga perlu mengintensifkan upaya-upaya pencegahan, seperti meningkatkan edukasi pentingnya penerapan protokol kesehatan terhadap masyarakat.
Muttaqin menilai para ulama dan tokoh masyarakat harus dilibatkan dalam edukasi yang perlu dirancang berbasis komunitas sehingga jangkauannya menjadi lebih luas dan semakin kreatif dengan menggunakan sarana media sosial.
Sementara, para kepala daerah setiap hari tampil di televisi lokal dan kanal Youtube, Instagram, dan Facebook untuk memberikan edukasi dan motivasi secara langsung kepada masyarakat. Protokol kesehatan juga perlu diperkuat melalui kebijakan dan regulasi. Seperti larangan tegas untuk terjadi kegiatan berkerumun, acara-acara pertemuan yang melibatkan banyak orang seperti pesta perkawinan.
Selain itu juga meningkatkan langkah 3T. Tujuannya agar secepatnya dapat mendeteksi keberadaan warga yang terinfeksi sehingga yang kondisinya harus dirawat segera mendapatkan pelayanan rumah sakit dan potensi meninggal dapat diminimalisir. Begitu pula yang imunnya kuat dan tidak perlu perawatan supaya secepatnya diisolasi untuk mencegah penularan terhadap warga lainnya tanpa mereka sadari.
Ikuti Whatsapp Channel Republika