REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam rapat dengar pendapat pada Kamis (10/12) lalu menyepakati perluasan akses vaksin Covid-19. Kemenkes pun akan menghitung ulang anggaran untuk program vaksinasi Covid-19.
Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Siti Nadia Tarmizi mengatakan, anggaran untuk vaksin Covid-19 pada 2020 sebesar lebih dari Rp 600 miliar dan pada 2021 ada tambahan ang garan sebesar Rp 17 triliun. Terkait kesepakatan perluasan sasaran vaksin Covid-19, Kemenkes akan melakukan penghitungan ulang.
"Bisa disesuaikan lagi, apalagi di peraturan presiden (perpres) menyebutkan vaksin Covid-19 dilakukan sampai 2022," katanya saat dihubungi Republika, Sabtu (12/12).
Selain menambah anggaran untuk vaksin, lanjut Siti, Kemenkes juga kembali menghitung pemerataan dan akses vaksin. Kemenkes juga menambah perluasan sasaran kare tidak menutup kemungkinan ada penambahan vaksin dari skema mandiri (berbayar) dan skema program pemerintah (gratis). Semua itu bergantung pada ketersediaan vaksin.
Sebanyak 1,2 juta dosis vaksin Covid-19 Sinovac sudah tiba di Indonesia. Vaksin tersebut, kata Siti, akan mulai didistribusikan ke masyarakat pada tiga pekan setelah mendapatkan umergency use of authorization (UEA) atau izin penggunaan darurat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan fatwa halal dari MUI.
Siti mengatakan, Kepala BPOM Penny K Lukito mengestimasi dapat memberikan EUA pada akhir Januari 2021. Setelah disetujui dan mendapatkan EUA, Bio Farma akan mendistribusikannya ke tingkat provinsi, lalu ke tingkat kabupaten/kota, kemudian baru ke fasilitas pelayanan kesehatan.
"Jadi, estimasinya dua sampai tiga pekan atau sekitar Februari. Insya Allah, doakan," ujar perempuan yang juga merupakan direktur pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung Direktorat Jenderal P2P Kemenkes itu.
Menteri BUMN sekaligus Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi (KPCPEN) Erick Thohir mengatakan, semua vaksin yang telah masuk data WHO telah melewati uji klinis dan datang ke Indonesia dengan penilaian baik. Jadi, jangan terjebak ini vaksin Cina, vaksin Amerika, dan sebagainya. "Semua vaksin yang sudah masuk ke dalam data WHO dan juga sudah melalui uji klinis," ujar Erick.
Menurut Erick, domain tertinggi vaksinasi ada di Kemenkes. Karena itu, Kemenkes sudah memutuskan jenis-jenis vaksin yang bisa diadakan untuk tahap awal. Sesuai dengan keputusan surat dari Menteri Kesehatan, Indonesia menggunakan vaksin dari Amerika, Cina, Arab, dan sebagainya. Yang terpenting adalah vaksin ini diyakini bisa menekan penularan dan jumlah kematian di Indonesia.
Wakil Ketua KPC PEN Luhut Binsar Pandjaitan meminta masyarakat tidak meragukan keamanan vaksin Covid-19. Ia menyebut Presiden Joko Widodo siap untuk disuntik vaksin Covid-19 bersama masyarakat. "Presiden kemarin bilang, nanti saya disuntik ramai-ramai saja dengan rakyat," ujar Luhut.
Iklan vaksin
Banyaknya iklan pre-order pemesanan vaksin Covid-19 di media sosial membuat Bio Farma akhirnya angkat bicara. Menurut Juru Bicara Bio Farma Bambang Heriyanto, pemerintah saat ini masih menyelesaikan skema pelaksanaan vaksinasi Covid-19.
Oleh karena itu, kata dia, Bio Far ma belum melaksanakan sistem pelayanan pre-order untuk vaksinasi Covid-19 jalur mandiri dalam bentuk apa pun. Saat ini, Bio Farma masih mengembangkan sistem yang akan digunakan untuk pemesanan pre-order vaksinasi Covid-19, khususnya untuk jalur mandiri.
Menurut Bambang, belum ada ketentuan maupun pengaturan teknis dari pemerintah terkait hal tersebut. "Dan yang terpenting adalah pelaksanaan vaksinasinya sendiri tetap menunggu izin penggunaan dari BPOM," ujar dia.
Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menilai iklan tersebut tidak pantas karena vaksin masih dalam tahap uji coba. Ketua Satgas Covid-19 IDI Zubairi Djoerban mengatakan, vaksinasi Covid-19 baru bisa diberikan kalau sudah selesai uji klinis fase III, kemudian dilaporkan di majalah kedokteran internasional yang terakreditasi.
"Selama itu belum muncul, ya, belum bisa dipakai. Kemudian, kalau izin darurat belum keluar maka tidak bisa disampaikan bisa melakukan vaksinasi Covid-19," ujar dia. (rr laeny sulistyawati/intan pratiwi/arie lukihardianti ed: mas alamil huda)
Ikuti Whatsapp Channel Republika