REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Wakil Presiden Ma'ruf Amin menekankan lima hal yang perlu dilakukan dalam penyederhanaan birokrasi. Ma'ruf mengatakan, kebijakan penyederhanaan birokrasi yang ditargetkan Pemerintah pusat tidak akan sukses tanpa adà kolaborasi berbagai pihak, utamanya pimpinan instansi birokrasi.
"Perlunya dukungan penuh dari para pimpinan kementerian, lembaga, dan daerah untuk menuntaskan penyederhanaan birokrasi secara tepat dan pasti," ujar Ma'ruf di acara Anugerah Aparatur Sipil Negara (ASN) 2020 yang disiarkan secara daring Senin (14/12).
Kedua, lanjut Ma'ruf, hal yang harus diperhatikan adalah kebijakan penghapusan jabatan struktural pada jabatan administrasi agar diikuti dengan perubahan atau penyesuaian proses bisnis penanganan pekerjaan. Ketiga, penataan struktur organisasi pada kementerian, lembaga, dan daerah harus sesuai dengan tugas, fungsi, dan kebutuhan sehingga tidak terjadi duplikasi.
Keempat, tujuan utama penyederhanaan birokrasi bukan hanya pada peralihan jabatan saja, namun harus menjadi perubahan mindset (pola pikir) terkait profesionalitas, kecepatan dan efisiensi kerja.
"Kelima, penyederhanaan birokrasi, terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik harus mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi," ungkap Ma'ruf.
Wapres pun menekankan pentingnya inovasi ASN dalam menggali gagasan baru, mencari model bisnis yang memiliki nilai tambah, dan mengelola cara kerja baru yang berkelanjutan (continuous improvement). Sebab, hal tersebut merupakan modal dalam memenangkan kompetisi di dunia kerja.
“Dalam alam kompetisi yang ketat, hanya birokrasi dan ASN yang bekerja secara inovatif yang akan mampu bersaing dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Ma'ruf.
Ia melanjutkan, inovasi juga harus memberikan kemudahan, kecepatan, dan keunggulan bagi pengguna layanan, pelaku usaha, dan tata kelola organisasi. Kapasitas inovasi birokrasi harus terus ditingkatkan, agar memberikan kontribusi yang lebih baik bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
"Saya harapkan kepada seluruh penerima penghargaan agar terus menginspirasi dan berinovasi memberikan karya karya terbaiknya kepada bangsa dan negara," ungkapnya
Wapres secara khusus meminta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai instansi yang menaungi ASN untuk terus menjaga iklim yang kondusif bagi birokrasi dan ASN. Yakni dengan menggali dan menemukan praktik-praktik terbaik yang selanjutnya dapat dijadikan standar kompetensi dan layanan yang dapat diaplikasikan secara regional maupun nasional.
“Pusat-pusat keunggulan dan inovasi birokrasi harus terus dikembangkan untuk mewujudkan birokrasi kelas dunia,” katanya.