REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengakui, terdapat peningkatan jumlah masyarakat tidak mampu selama masa pandemi Covid-19. Untuk itu, dia memastikan, pemerintah akan melakukan berbagai upaya dalam menekan angka kemiskinan tersebut.

“Tentang kemiskinan ini, sudah menjadi program pemerintah untuk kita menanggulangi,” kata Ma'ruf dalam siaran pers Sekretaris Wakil Presiden saat menerima Pimpinan Lembaga Adat Melayu yang dikutip Rabu (16/12).

Dia mengatakan, dua hal yang akan terus diupayakan pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan, termasuk di Riau. Pertama, pemberian bantuan sosial atau bansos, yaitu melalui bansos pendidikan, bansos kesehatan, bansos sembilan bahan pokok (sembako), dan bansos untuk usaha-usaha kecil atau bansos produktif.

Kedua, lanjut Ma'ruf, upaya yang dilakukan pemerintah adalah pemberdayaan masyarakat miskin dengan upaya pemberdayaan ekonomi umat. Wapres memastikan bahwa kelembagaan dan dananya telah disiapkan oleh pemerintah.

“Sebenarnya kelembagaannya sudah ada, sudah disiapkan, dan dana untuk--baik bansos maupun untuk pemberdayaan--juga sudah disiapkan untuk APBN 2021,” katanya.

Dalam pertemuan itu, Pimpinan Lembaga Adat Melayu Riau menyampaikan secara umum kondisi yang terjadi di Provinsi Riau. Salah satunya mengenai angka kemiskinan yang saat ini masih cukup tinggi. 

Pernyataan Wapres itu juga sesuai dengan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) terakhir yang menyebut tingkat kemiskinan naik karena pandemi Covid-19 berdampak pada ekonomi masyarakat.

BPS mencatat persentase penduduk miskin per Maret 2020 sebesar 9,78 persen atau naik dari posisi September 2019 sebesar 9,22 persen. Secara jumlah, penduduk miskin bertambah menjadi 26,42 juta orang. Jumlah itu naik 1,63 juta orang dibandingkan dengan September 2019. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika