REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Dunia menyarankan tiga langkah mengatasi tantangan ketahanan pangan struktural utama bagi Indonesia yang berhubungan dengan peningkatan keterjangkauan dan ketahanan gizi terutama untuk segmen masyarakat miskin.
“Harga pangan sebagian besar stabil tetapi banyak rumah tangga mengalami kekurangan pangan karena hilangnya pendapatan,” tulis Bank Dunia dalam Indonesia Economy Prospects-December 2020 Edition di Jakarta, Kamis (17/12).
Bank Dunia mencatat harga pangan di Indonesia termasuk yang tertinggi di kawasan karena tingginya biaya produksi dan berbagai faktor di luar pertanian seperti pembatasan perdagangan domestik dan internasional serta tingginya biaya pemrosesan, distribusi dan pemasaran.
Dibandingkan negara lain di kawasan, pola makan Indonesia menunjukkan diversifikasi yang terbatas dan ketersediaan mikronutrien yang terbatas.
Menurut Bank Dunia, Indonesia menempati peringkat rendah dunia dalam konsumsi sayur dan buah per kapita sehingga pola makan rendah gizi yang relatif tidak terdiversifikasi ini memiliki konsekuensi pada kesehatan, kematian, dan sosial ekonomi.
Oleh sebab itu, Bank Dunia merekomendasikan tiga langkah dalam mengatasi tantangan ini melalui langkah perubahan, penyesuaian tujuan kebijakan, dan peningkatan kualitas belanja publik dalam sistem pertanian pangan.
Langkah perubahan meliputi pendekatan ketahanan pangan yang perlu diperluas untuk menjawab kebutuhan dan mewujudkan visi ketahanan pangan komprehensif yang tertuang dalam Undang-Undang Pangan.
Kemudian juga penyesuaian kembali terhadap tujuan dan instrumen kebijakan serta mendefinisikan kembali cakupan kebijakannya sekaligus alokasi kembali pengeluaran publik untuk mendapat dampak lebih besar dan produktif.
Selanjutnya, untuk penyesuaian tujuan kebijakan harus dilakukan dalam rangka meningkatkan produktivitas yaitu bergeser dari fokus eksklusif pada peningkatan hasil ke peningkatan produktivitas tanaman dan ternak.
Kemudian diversifikasi yaitu transisi dari fokus pada tanaman terpilih menjadi pertanian yang terdiversifikasi sehingga menguntungkan semua petani.
Penyesuaian kebijakan juga harus dilakukan pada aspek daya saing yaitu beralih dari melindungi pasar domestik dengan pembatasan impor menjadi mendukung peningkatan daya saing pertanian dan membuka pasar ekspor yang luas bagi produsen dalam negeri.
Terakhir, kualitas belanja publik dalam sistem pertanian pangan perlu ditingkatkan dengan mengurangi subsidi pupuk dalam jumlah besar secara bertahap karena dapat digunakan untuk memperkuat layanan teknis dan peraturan.
Hal tersebut penting untuk meningkatkan produktivitas pertanian, mengelola risiko terkait produksi, mengurangi dampak lingkungan pertanian, dan mempromosikan diversifikasi pertanian berdasarkan permintaan.
Kemudian, lebih banyak sumber daya yang dapat dialokasikan untuk meningkatkan infrastruktur pedesaan dan perkotaan dalam rangka meningkatkan posisi pemasaran petani, mengurangi kerugian pasca panen, dan mengurangi bahaya ketahanan pangan.
Tak hanya itu, diperlukan lebih banyak investasi dalam manajemen ketahanan pangan dan tindakan lain untuk perlindungan konsumen serta menyeimbangkan kembali pengeluaran irigasi dari investasi infrastruktur baru.
“Itu untuk memastikan tersedianya operasi dan pemeliharaan yang memadai serta investasi di pertanian untuk meningkatkan produktivitas sistem irigasi,” tulis Bank Dunia.
Menurut Bank Dunia, pemerintah dapat memanfaatkan pembangunan sistem pertanian pangan untuk mendorong pertumbuhan inklusif karena modernisasi pertanian dapat mendorong pendapatan sektor pertanian, pekerjaan, ekspor, dan kelestarian lingkungan.
“Pada saat yang sama juga memberikan lebih banyak pilihan, nilai, keamanan, dan kenyamanan bagi konsumen dengan harga yang lebih stabil dan kompetitif,” tulis Bank Dunia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika