REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 meyakini program vaksinasi gratis yang telah diumumkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa mempercepat tercapainya herd immunity atau kekebalan komunitas. Penggratisan vaksin diharapkan mampu mendorong kesukarelaan masyarakat untuk divaksinasi sehingga tercapai target imunisasi, yakni 70 persen penduduk Indonesia atau 182 juta orang. Angka ini pula yang disebut-sebut sebagai batas minimal pembentukan kekebalan komunitas.
Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyebutkan, program vaksinasi gratis merupakan komitmen pemerintah untuk membuka akses vaksin seluas-luasnya bagi masyarakat. Langkah ini juga diharapkan mampu memulihkan aspek kesehatan yang secara bertahap memperbaiki kinerja perekonomian nasional.
"Diharapkan dengan semakin mudahnya akses vaksin yang dapat diperoleh masyarakat, kekebalan imunitas dapat dicapai dengan lebih cepat," katanya dalam keterangan pers di Kantor Presiden, Kamis (17/12).
Sejalan dengan persiapan program vaksinasi gratis, Wiku menambahkan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta Majelis Ulama Indonesia (MUI) sedang merampungkan tugas masing-masing untuk mengkaji efektivitas, keamanan, efikasi, serta kehalalan vaksin Covid-19. Wiku menyebutkan, pemerintah menjamin vaksin yang nantinya didistribusikan dan digunakan oleh masyarakat adalah vaksin Covid-19 yang aman, dibuktikan dengan otorisasi penggunaan darurat (EUA) dari BPOM, serta halal yang dibuktikan dengan sertifikat MUI.
"Saat ini baik BPOM dan MUI masing-masing menjalankan tugasnya. Pemerintah masih menunggu hasil kajian dan penelitian yang dilakukan BPOM dan MUI," ujar Wiku.
Namun di luar program vaksinasi yang memang terus dimatangkan, Wiku tetap mengimbau masyarakat patuh menjalankan protokol kesehatan 3M. Menurutnya, protokol kesehatan tetap menjadi senjata terampuh dalam menekan penularan Covid-19, bahkan apabila vaksinasi sudah berjalan nanti.
Wiku mewanti-wanti agar pemerintah daerah terus memperketat implementasi protokol kesehatan, terutama selama periode libur akhir tahun nanti. Pemerintah, ujar Wiku, juga sedang mematangkan aturan baru mengenai syarat bagi pelaku perjalanan untuk mencegah penularan di daerah.
"Saya minta masyarakat tetap patuhi seluruh aturan dan syarat yang berlaku terkait perjalanan di tengah pandemi sehingga penularan dapat dicegah," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika