Kamis 17 Dec 2020 23:23 WIB

Pemerintah Diminta Matangkan Persiapan Vaksinasi Covid-19

Pengamat menyebut persiapan vaksinasi butuh dukungan dari daerah

Rep: Rizky Suryarandika/ Red: Ichsan Emrald Alamsyah
Pedagang sayur melintas di dekat baliho sosialisasi manfaat vaksinasi Covid-19 di kawasan Fatmawati, Jakarta, Selasa (15/12). Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) memperpanjang pengawasan terhadap efikasi maupun efek samping vaksin Covid-19 yang memungkinkan pengumuman keberhasilan atau tidaknya uji klinis tahap tiga vaksin Covid-19 itu terhadap relawan akan ikut mundur ke Maret 2021. Republika/Putra M. Akbar
Foto: Republika/Putra M. Akbar
Pedagang sayur melintas di dekat baliho sosialisasi manfaat vaksinasi Covid-19 di kawasan Fatmawati, Jakarta, Selasa (15/12). Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) memperpanjang pengawasan terhadap efikasi maupun efek samping vaksin Covid-19 yang memungkinkan pengumuman keberhasilan atau tidaknya uji klinis tahap tiga vaksin Covid-19 itu terhadap relawan akan ikut mundur ke Maret 2021. Republika/Putra M. Akbar

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Vaksinolog Dirga Sakti Rambe meminta pemerintah mematangkan program vaksinasi agar bisa segera digunakan setelah mendapat persetujuan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Persiapan matang diperlukan agar tak ada keterlambatan penyuntikan vaksin ke seluruh wilayah Indonesia  jika sudah tersedia izinnya.

Dirga menyebut pemerintah sudah mulai menjalankan program vaksinasi Covid-19 dari persiapan alur distribusi dan siapa saja yang bakal dapat vaksin lebih dulu. Persiapan ini perlu ditopang semua stakeholders dari pusat hingga daerah supaya berjalan efektif.

"Sebenarnya saat ini semua sudah berjalan kulkas disiapkan, kalau sumber daya manusianya juga disiapkan pelatihan untuk vaksinator dan pendataan tenaga kesehatan mana saja yang perlu divaksinasi, itu semua sudah dimulai tapi perlu dipertajam lagi," kata Dirga pada Republika, Kamis (17/12).

Dirga mengimbau pemerintah memberi pemahaman pada masyarakat bahwa jumlah vaksin Covid-19 bisa saja terbatas karena kendala produksi. Sebab semua negara membutuhkan vaksin di waktu yang sama sehingga pabrik vaksin dianggap sulit memenuhi kebutuhan.