REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW - Presiden Rusia Vladimir Putin pada Kamis menjelaskan posisi Rusia dalam gencatan senjata Nagorno-Karabakh. Dalam konferensi pers di Moskow, Putin menekankan bahwa kawasan itu merupakan bagian dari wilayah Azerbaijan menurut hukum internasional.
“Dari sudut pandang hukum internasional, semua wilayah ini merupakan bagian integrasi dari Republik Azerbaijan. Beginilah posisi kami dibangun di Grup Minsk, di mana Rusia, Amerika Serikat (AS), dan Prancis menjadi ketua bersama. Bagi banyak orang selama bertahun-tahun, menurut kami tujuh wilayah yang dikuasai di sekitar Nagorno-Karabakh harus dikembalikan ke Azerbaijan," sebut dia.
Status Karabakh saat ini harus tetap tidak berubah di bawah persyaratan wajib untuk membuat saluran komunikasi antara Armenia dan Nagorno-Karabakh, kata Putin, seraya menambahkan bahwa koridor Lachin, yang menghubungkan Nagorno-Karabakh dan Armenia, didirikan untuk tujuan ini.
Putin menekankan bahwa status Nagorno-Karabakh "harus dipindahkan ke masa depan", dan menekankan "status quo di Nagorno-Karabakh harus diperbaiki".
Terkait posisi Turki dalam konflik tersebut, Putin mengatakan "Turki membela apa yang mereka yakini, yaitu kembalinya wilayah Azerbaijan yang diduduki selama bentrokan tahun 1990-an".
Dia menolak untuk berspekulasi tentang alasan eksternal untuk konflik terbaru di Karabakh, dengan mengatakan "ketegangan berlangsung selama bertahun-tahun".
"Saya kira bukan karena campur tangan pihak luar. Sering terjadi ketegangan, bentrokan, dan insiden tembak-menembak kecil. Akibatnya berkembang menjadi konflik," ujar dia.
Putin mencatat bahwa perjanjian trilateral antara Rusia, Armenia, dan Azerbaijan mengamankan posisi pihak-pihak yang berkonflik di lokasi mereka ketika kesepakatan gencatan senjata tercapai.
"Kesepakatan tentang penghentian permusuhan ini sangat penting. Karena menghentikan pertumpahan darah, ini adalah hal yang sangat penting, ini fundamental. Segala sesuatu yang lain bersifat sekunder. Menyelamatkan nyawa dan kesehatan orang adalah tugas yang paling penting yang telah kami selesaikan," tutur dia.
Mengomentari pelanggaran gencatan senjata di wilayah itu baru-baru ini, Putin berharap hal itu tidak akan pernah terjadi lagi.
Adapun kemungkinan kenaikan jumlah pasukan penjaga perdamaian Rusia di kawasan itu, menurutnya hanya bisa dilakukan dengan persetujuan semua pihak karena besarannya sudah dinegosiasikan dan disepakati pada tahap penyusunan perjanjian gencatan senjata.
"Jika semua orang sampai pada kesimpulan bahwa ini perlu [untuk menambah jumlah penjaga perdamaian], kami akan melakukannya, jika tidak, maka kami tidak akan melakukannya," pungkas dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika