REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Perdana Menteri (PM) Inggris Boris Johnson menggelar rapat kabinet darurat. Pertemuan Sabtu (19/12) itu dilakukan setelah penasihat medis pemerintah mengatakan, Covid-19 jenis baru menyebar dengan cepat.

Kepala Lembaga Kesehatan atau Chief Medical Officer Inggris Chris Whitty mengatakan, berdasarkan model data awal dan cepatnya peningkatan angka infeksi Covid-19 di selatan Inggris, penasihat medis Pemerintah Inggris berpikir jenis virus corona yang baru menyebar lebih cepat.

Witty menambahkan, belum ada bukti virus varian baru Covid-19 itu lebih mematikan dari sebelumnya. Selain itu, juga belum diketahui apakah virus itu berdampak pada obat atau vaksin yang sudah ada.

"Kami telah memperingatkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan terus menganalisa data yang ada untuk meningkatkan pemahaman kami," kata Whitty dalam pernyataannya dilansir AP, Ahad (20/12).

Kementerian Kesehatan Inggris menyebutkan mengenai jenis baru virus Covid-19 pekan ini. Virus jenis baru itu diyakini memengaruhi meningkatkan jumlah pasien positif virus corona di selatan Inggris.

Whitty mengatakan, Lembaga Kesehatan Inggris menemukannya melalui pemantauan genom. Saat ini London menjadi wilayah dengan tingkat penularan tertinggi di Inggris. Mulai Sabtu (19/12), sebagian besar daerah di bagian selatan negara itu memberlakukan tingkat peraturan pembatasan sosial yang paling ketat.

Peraturan pembatasan sosial itu melarang masyarakat bersosialisasi di dalam ruangan dan restoran serta pub hanya boleh melayani pesanan dengan dibawa pulang. Tetapi, toko-toko masih diizinkan buka.

Pemerintah Inggris berencana melonggarkan pembatasan sosial dari tangga 23 hingga 27 Desember 2020. Ini agar masyarakat dapat melakukan perjalanan dan merayakan Natal bersama kerabat dan keluarga.

Namun rencana tersebut menimbulkan kekhawatiran dapat meningkatkan jumlah kasus positif sebab angka penularan sudah merangkak naik di banyak tempat. Johnson menggelar rapat yang tidak dijadwalkan terlebih dahulu untuk membahas Covid-19 jenis baru itu.

Johnson menolak membuang kemungkinan memberlakukan karantina nasional. Sementara Wales dan Irlandia Utara yang memiliki pemerintahan sendiri dan bebas memberlakukan kebijakan sendiri terkait penanggulangan pandemi virus corona, sudah mengatakan pembatasan sosial yang baru akan berakhir setelah perayaan Hari Natal selesai.

Ikuti Whatsapp Channel Republika