REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor akan mendukung langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor jika akan melakukan rem darurat. Namun, Pemkot Bogor harus memastikan agar ekonomi masyarakat masih tetap berjalan.

Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto mengatakan, DPRD akan mendukung rencana Pemkot Bogor terkait rem darurat jika dilakukan untuk menekan laju penyebaran Covid-19 di Kota Bogor. “Kalau memang itu dibutuhkan dan penting untuk menekan laju penyebaran Covid-19, maka kami akan dukung,” kata Atang, Senin (21/12).

Namun, Atang mengatakan, jika Pemkot Bogor melaksanakan rem darurat atau pengetatan aktivitas masyarakat, harus dipastikan ekonomi masyarakat tetap berjalan. Meski dengan peraturan yang ketat.

Termasuk, lanjutnya, Pemkto Bogor harus memikirkan skema bantuan sosial bagi masyarakat yang benar-benar terdampak. “Seandainya itu dilakukan, apabila rem darurat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dilakukan, perlu dipikirkan skema bantuan sosial bagi masyarakat yang benar-benar terdampak,” ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim mengatakan, Pemkot Bogor berencana menarik rem darurat seperti yang pernah dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Hal tersebut dilakukan, lantaran ketersediaan tempat tidur bagi pasien Covid-19 di Kota Bogor menipis, seiring dengan meningkatnya jumlah pasien yang kenaikannya mencapai rata-rata 70 pasien per-hari.

Dedie mengungkapkan, wacana tersebut akan diumumkan pada 22 Desember mendatang, setelah evaluasi Pembatasan Sosial Berskala Mikro dan Komunitas (PSBMK).

"Nah ini jadi pemikiran kita (tarik rem darurat, red). Saya dan Pak Bima, sebagai kepala Satgas, nanti akan mengevaluasi PSBMK di 22 Desember nanti. Jadi kalo memang keadaan bertambah gawat, itu akan ada langkah-langkah khusus dari Satgas untuk bagaimana berupaya untuk mengerem lagi penyebaran kasus positif," ucapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika