REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman, menanggapi isu Wakil Menteri Pertahanan Sakti Wahyu Trenggono yang akan mengisi posisi Menteri Kelautan dan Perikanan (KP). Ia mengatakan, hal tersebut merupakan sesuatu yang di luar kapasitasnya untuk menjawab.
"Banyak ditanya soal Pak Trenggono bagaimana, apakah itu Gerindra yang mengusulkan. Saya pikir itu di luar kapasitas kita ya," ujar Habiburokhman di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (21/12).
Ia mengakui, hubungan antara Trenggono dengan Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memang terjalin baik. Namun, bukan berarti hal tersebut mengindikasikan partainya mengusulkan Trenggono menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan menggantikan Edhy Prabowo.
"Jangan diartikan kami yang mengusulkan juga, karena kami tidak ada kewenangan di situ. Kita tunggu saja kalau memang nasibnya bagus jadi menteri ya tidak ada masalah juga kami," ujar Habiburokhman.
Ia juga membantah, posisi menteri kelautan dan perikanan merupakan jatah untuk Gerindra. Usai Edhy Prabowo ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena kasus ekspor benih lobster. "Tidak ada lah, tidak ada jatah menjatah," ujar Habiburokhman.
Anggota Komisi III DPR itu juga belum mendapatkan informasi perihal waktu dan sosok yang akan direshuffle oleh Jokowi. "Belum, belum. Begituan kan bisa injury time," ujar Habiburokhman.
Nama Trenggono santer dikabarkan menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan menggantikan Edhy Prabowo. Selain itu, nama Sandiaga Salahuddin Uno dan Fadli Zon juga dikabarkan mengisi posisi tersebut.
Langkah reshuffle makin mendesak setelah dua menteri Kabinet Indonesia Maju, yakni Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dan Menteri Sosial Juliari P Batubara, tersandung kasus korupsi. Sebelum dua menteri Jokowi terjerat kasus di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jokowi sempat mengapungkan isu reshuffle.
Pada sidang kabinet paripurna Juni lalu, Jokowi terang-terangan mengancam akan mengganti menteri-menteri yang tidak bisa bekerja cepat dalam penanganan Covid-19, baik dari sisi kesehatan, ekonomi, dan sosial.
Di luar faktor teknis mengenai kosongnya dua kursi menteri, kuatnya sinyal reshuffle juga muncul karena pekan ini kembali ditemui hari pasaran Jawa Rabu Pon, yang sesuai weton atau hari lahir Presiden Jokowi. Pasaran Pon atau khususnya Rabu Pon memang lekat dengan kebijakan perombakan kabinet yang diambil Presiden Jokowi.
Pada 26 Oktober 2014 lalu, Jokowi mengumumkan susunan kabinet pada Ahad Pon. Lantas pada 12 Agustus 2015, Jokowi mengumumkan reshuffle pertama kali pada Rabu Pon. Kembali pada Rabu Pon, Jokowi mengumumkan reshuffle lanjutan pada 27 Juli 2016.
Ikuti Whatsapp Channel Republika