REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah akan menyiapkan area khusus di Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang di Jawa Tengah untuk industri bahan baku obat. Ini dilakukan sebagai upaya mendukung pengembangan industri farmasi nasional.
"Kami dengan tim Kementerian BUMN juga sudah mendorong, mungkin nanti spesifik ada sekitar 200-300 hektare kawasan industri untuk bahan baku obat di Batang," kata Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Maritim dan Investasi Septian Hario Seto dalam webinar bertajuk Efek Covid-19, Urgensi Ketahanan Sektor Kesehatan di Jakarta, Senin (21/12).
Seto menjelaskan, pemerintah nantinya membangun infrastruktur dasar seperti pengolahan air limbah (waste water treatment) yang bisa digunakan bersama. Hal itu diharapkan bisa meningkatkan daya saing investasi sektor tersebut sehingga menarik minat para investor untuk masuk ke Indonesia.
"Pengolahan limbah dan lainnya itu akan di-invest oleh pemerintah, jadi competitiveness-nya lebih tinggi. Jadi mereka tidak perlu investasi masing-masing untuk pengolahan limbah. Karena, produksi bahan baku obat itu, apalagi yang sintesa kimia itu limbahnya luar biasa," urainya.
Seto mengatakan, India dan China, yang merupakan produsen utama bahan baku obat pun harus mengorbankan kelestarian lingkungan pada awal-awal pengembangan sektor farmasi, baru kemudian membenahinya. Namun, Pemerintah Indonesia tidak ingin mengambil langkah serupa sehingga sejak awal pengembangan industri bahan baku obat harus diatur sejalan dengan kelestarian lingkungan.
"Kayak di India, China, itu mungkin mereka di awal produksi dihajar dulu, baru kemudian environment (lingkungan) dibenerin. Tapi kita lihat di sini, ada caranya, kita lihat caranya yaitu dengan pemerintah berinvestasi untuk common shared infrastrukturnya. Untuk pengolahan bahan baku obat, pengusaha tinggal bangun pabrik saja," katanya.
Seto menambahkan, dengan area seluas 200-300 hektare, diharapkan ada sekitar 10-15 perusahaan produsen bahan baku obat yang bisa beroperasi di kawasan tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika