REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menjelaskan anggaran infrastruktur masih besar pada tahun depan. Hal ini untuk mengakomodir sejumlah proyek yang tertunda pada tahun ini akibat pandemi Covid-19.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pada tahun depan anggaran infrastruktur sebesar Rp 417 triliun atau naik 48 persen dibandingkan tahun ini sebesar Rp 281,1 triliun.

“Anggaran infrastruktur cukup besar untuk menampung yang selama ini tertunda,” ujarnya saat acara Outlook Perekonomian Indonesia Meraih Peluang Pemulihan Ekonomi 2021, Selasa (22/12).

Jika ditelisik, anggaran infrastruktur lebih besar dari anggaran kesehatan senilai Rp 169,7 triliun pada tahun depan. Bahkan anggaran kesehatan menurun dibandingkan tahun ini sebesar Rp 212,5 triliun. 

Namun Sri Mulyani membantah jika anggaran kesehatan itu lebih kecil dari infrastruktur. Menurutnya anggaran kesehatan pada tahun depan belum termasuk anggaran yang tidak terserap tahun ini atau carry over sekitar Rp 34 triliun dan beberapa alokasi kementerian dan lembaga lain. 

“Anggaran infrastruktur lebih besar dari kesehatan, itu tidak benar. Anggaran kesehatan lebih besar, mesti ditambah tahun ini dan akan kita jaga pada 2021,” ucapnya. 

Menurutnya anggaran kesehatan pada tahun depan akan mampu menangani Covid-19 secara efektif dan memberikan jaminan sektor kesehatan.  

“Kalau melihat anggaran infrastruktur Rp 417 triliun, tidak menjadi penyebab anggaran kesehatan lebih sedikit, akan beri jaminan langkah-langkah bidang kesehatan, bisa menjalankan kebijakan pemulihan ekonomi dengan penanganan Covid yang efektif dan aspek masyarakat,” ucapnya.

Ke depan Sri Mulyani menekankan pandemi Covid-19 masih menjadi salah satu faktor yang menghambat pemulihan perekonomian global pada 2021. Adapun proyeksi pertumbuhan ekonomi global mengalami kontraksi sebesar empat persen hingga lima persen.

"Tahun depan (pertumbuhan ekonomi global) akan rebound meski tentu masih dihantui Covid-19,” ucapnya.

Menurutnya kontraksi tersebut merupakan yang terdalam bila dilihat dari sepanjang sejarah perekonomian global. Bahkan menurutnya kontraksi tersebut merupakan yang terdalam sejak perang dunia atau depresi ekonomi global.

"Ini tentu shock yang sangat besar dan harus dikelola semua negara di dunia," ucapnya.

Sri Mulyani menyebut faktor efektivitas vaksin merupakan kunci penting yang bisa mengembalikan kegiatan ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi global. Adapun dorongan terhadap perekonomian global muncul termasuk dari negara berkembang seperti Indonesia.

Salah satu instrumen yang penting bagi sebuah negara untuk menangani pandemi yang menyebabkan krisis baik bidang kesehatan, sosial, dan ekonomi merupakan instrumen fiskal. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 695,2 triliun untuk penanganan pandemi tahun ini.

“Anggaran penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional dialokasikan sebesar Rp 356,5 triliun. Kami bersama dengan BI bersama-sama menjaga stabilitas ekonomi dari instrumen fiskal dan moneter dari ancaman kemerosotan ekonomi. Sekarang kami berpikir countercyclical menahan ekonomi, bagaimana pulih dari sisi fiskal dan melakukan deficit financing yang baik,” ucapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika