REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menyatakan pembiayaan utang pemerintah sebagian besar bersumber dari pendapatan dalam negeri. Hal ini menepis adanya anggapan bahwa utang yang dibayarkan pemerintah bersumber dari dana luar negeri.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan sumber pemenuhan pembiayaan utang pemerintah yang berasal dari dalam negeri seperti program burden sharing yang dilakukan Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia. Pada program ini, bank sentral menjadi pembeli siaga atau standby buyer dalam lelang surat berharga negara (SBN) melalui pasar perdana.
“Seolah-olah dari luar negeri saja (pembiayaan utang), sebetulnya tidak. Sebagian dari pembiayaan adalah besar dari dalam negeri,” ujarnya saat acara Outlook Perekonomian Indonesia Meraih Peluang Pemulihan Ekonomi 2021, Selasa (22/12).
Selanjutnya, dikatakan Sri Mulyani, Kementerian Keuangan juga menerbitkan surat utang negara ritel yang bisa dibeli langsung oleh masyarakat Indonesia dengan biaya sekitar Rp 1 juta.
"Berbagai cara, salah satunya penerbitan surat utang negara dalam negeri ritel, sekarang ini yang beli masyarakat kita, Rp 80 triliun ritel," ungkapnya.
Kementerian Keuangan mencatat total utang pemerintah kembali meningkat per Oktober 2020. Jumlahnya mencapai Rp 5.877,71 triliun atau terjadi peningkatan Rp 1.121,58 triliun jika dibandingkan periode yang sama 2019 yang totalnya Rp 4.756,13 triliun.
Jika dibandingkan September terjadi kenaikan Rp 120,84 triliun. Per September 2020, total utang pemerintah mencapai Rp 5.756,87 triliun.
Mengutip data APBN KiTa, total utang pemerintah yang mencapai Rp 5.877,71 triliun ini maka rasionya menjadi 37,84 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Adapun jumlah utang pemerintah senilai Rp 5.877,71 triliun ini terdiri dari surat berharga negara (SBN) sebesar Rp 5.028,86 triliun dan pinjaman sebesar Rp 848,85 triliun.
Jika dilihat lebih detail lagi, total utang pemerintah yang berasal dari SBN terdiri dari SBN domestik sebesar Rp 3.782,69 triliun dan SBN valas sebesar Rp 1.246,16 triliun. Sedangkan yang berasal dari pinjaman, terdiri dari pinjaman dalam negeri sebesar Rp 11,08 triliun dan pinjaman luar negeri sebesar Rp 837,77 triliun.