REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Informasi Pusat (KIP) bersama Komite Penanggulangan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi (KPCPE) mengadakan Literasi Vaksin secara daring pada Selasa (22/12). Kegiatan itu guna memberikan informasi tepat mengenai vaksin Covid-19 supaya masyarakat tidak termakan hoaks.
"Terkait vaksinasi massal tidak banyak beredar informasi, baik yang bersifat positif maupun yang negatif oleh karena itu kami baru konfirmasi informasi kepada publik apa yang harus kita lakukan bersama-sama untuk mencegah dan menghilangkan Covid-19 dengan vaksin tersebut," kata Ketua KIP Gede Narayana dalam kegiatan "Literasi Vaksin" secara daring pada Selasa (22/12).
Gede mengatakan, agar masyarakat lebih banyak mengetahui informasi tentang vaksin, KIP mengundang berbagai narasumber mengenai vaksin Covid-19 yang sudah didatangkan oleh pemerintah. Rencana pelaksanaan vaksinasi massal juga ikut disosialisasikan.
"Kami harus membantu informasi masyarakat, tentang vaksin tersebut, pelaksanaan vaksinasi massal, jangan sampai vaksin yang sudah diikhtiarkan oleh pemerintah dan negara itu menjadi kontraproduktif, namun disisi lain pencegahan harus tetap diselesaikan," ujar Gede.
Sementara itu, Ketua Komunikasi Publik KPCPEN, Rosarita Niken Widiastuti mengamati masih banyak hoaks yang bertebaran soal vaksinasi. Contohnya soal efektivitas dan keamanan vaksin Covid-19, yang bisa menimbulkan keengganan masyarakat memperoleh vaksin ketika sudah ada. Oleh karena itu kegiatan literasi vaksin adalah bagian penting untuk edukasi masyarakat.
"Di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia, masih ada sebagian kecil masyarakat yang enggan atau tidak percaya vaksinasi. Ini hambatan terbesar untuk melaksanakan dan melindungi masyarakat dari penyakit berbahaya yang sebetulnya bisa dicegah dengan vaksin," ucap Niken.
Diketahui, pemerintah bakal menggelontorkan anggaran sementara vaksinasi Covid-19 gratis mencapai Rp 54,44 triliun. Uang itu berasal dari cadangan Rp 18 triliun dan anggaran kesehatan dalam Pemulihan Ekonomi Nasional 2020 yang diperkirakan tidak dieksekusi Rp 36,44 triliun.
Pada Ahad (6/12) lalu, gelombang pertama vaksin Covid-19 yang dipesan Pemerintah Indonesia dari perusahaan farmasi China, Sinovac, tiba di di Bandara Soekarno-Hatta sekitar pukul 21.30 WIB. Ada sebanyak 1,2 juta dosis vaksin jadi yang diboyong menggunakan pesawat Garuda Indonesia itu.
Saat ini, pemerintah masih menunggu Emergency Use Authorization (EUA) atau izin sementara dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait penggunaan vaksin Sinovac. Izin EUA dibutuhkan untuk mengetahui keamanan penggunaan serta kehalalan dari vaksin produksi China tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika