Jumat 25 Dec 2020 14:09 WIB

Pengamat: Seharusnya Sandiaga Menolak Jadi Menteri

Sandiaga Uno akan lebih baik jika tetap berada di luar pemerintahan.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengikuti upacara pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/12/2020). Presiden melantik enam menteri untuk menggantikan posisi menteri lama (reshuffle) dan lima wakil menteri, diantaranya Tri Rismaharini sebagai Menteri Sosial, Sakti Wahyu Trenggono sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, Yaqut Cholil Qoumas sebagai Menteri Agama, Budi Gunadi Sadikin sebagai Menteri Kesehatan, Sandiaga Salahudin Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta M Lutfi sebagai Menteri Perdagangan.
Foto: Antara/BPMI Setpres/Muchlis Jr
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengikuti upacara pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/12/2020). Presiden melantik enam menteri untuk menggantikan posisi menteri lama (reshuffle) dan lima wakil menteri, diantaranya Tri Rismaharini sebagai Menteri Sosial, Sakti Wahyu Trenggono sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, Yaqut Cholil Qoumas sebagai Menteri Agama, Budi Gunadi Sadikin sebagai Menteri Kesehatan, Sandiaga Salahudin Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta M Lutfi sebagai Menteri Perdagangan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pengamat politik Andri W Kusuma mengatakan seharusnya Sandiaga Uno menolak tawaran menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Akan lebih baik jika Sandi tetap berada di luar pemerintahan.

“Saya khawatir masyarakat akan lelah dan bahkan kehilangan kepercayaannya pada sebuah proses politik,” kata Andri dalam rilisnya kepada Republika.co.id, Rabu (23/12). Langkah ini dinilainya mengganggu martabat politik di negara ini.

Menurut Andri, apa yang dipertontonkan di publik dalam satu dua hari ini, tidak memberikan kontribusi terhadap sebuah demokrasi yang sedang terus menerus diperjuangkan. “Bahkan, cenderung justru kontradiktif terhadap perkembangan demokrasi itu sendiri,” kata Andri.

Pertarungan politik pada Pilpres 2019 yang begitu keras, terutama dari segi gagasan, lanjut Andri, menjadi seperti hanya sebuah cerita dongeng. Padahal dalam pemilu ada pertarungan gagasan yang diperjuangkan Prabowo-Sandi. Pertarungan gagasan ini juga melibatkan partai pendukung dan sebagian masyarakat Indonesia, yang sudah berjibaku membantu baik tenaga, pikiran bahkan materi.

“Tentu ini bisa berdampak pada ketidakpercayaan masyarakat pada sebuah proses politik,” paparnya.

Kalau Prabowo yang masuk kabinet, Andri mengaku masih bisa mengerti. Karena Prabowo adalah ketua partai politik. Walaupun, kata dia, pendukung Prabowo juga ada yang kecewa. "Bergabungnya Sandiaga Uno ke kabinet lebih menyempurnakan kekecewaan tersebut,” katanya.

Pilpres 2019, menurut Andri, sangatlah melelahkan bahkan sampai menyebabkan terdapat dua pendapat berbeda di masyarakat kita yang sangat tajam. “Dan residu nya pun masih dirasakan bahkan sampai saat ini,” katanya.

Pilpres 2019 banyak menguras energi bangsa ini.Menurutnya, bukan saja anggaran yang besar, tetapi juga potensi konflik, dan bahkan banyak petugas pemilihan umum yang meninggal karena kelelahan. Belum lagi demo-demo pada saat penghitungan atau sesudah penghitungan suara pilpres.

“Kalau pada akhirnya seperti ini, saya kira seperti tidak ada gunanya proses demokrasi yang kita bangun dengan energi yang luar biasa ini,” kata dia.

Andri menilai, sebenarnya langkah Sandi Uno di luar pemerintahan sudah tepat dan bijak. Sandiaga bisa mendampingi pemerintah dengan posisi di luar, sesuai dengan ide dan gagasan saat pilpres.

Sandiaga bisa berjalan bahkan mendukung kebijakan pemerintah yang selaras dengan ide dan gagasannya. Sandi juga bisa memberikan kritik yang konstruktif apabila ada kebijakan yang dirasa tidak tepat.

Andri berharap proses yang telah terjadi bisa menjadi pembelajaran. Terutama para elit bangsa agar dapat mengembalikan suasana perpolitikan yang lebih bermartabat.

“Walaupun saya mengerti bahwa peran Sandi Uno memang sangat dibutuhkan saat ini, akan tetapi lebih bijak peran tersebut dilakukan dari luar pemerintahan,” katanya.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement