REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla mengajak pemerintah Afghanistan menguatkan kerja sama perdagangan dengan Indonesia. Selain membawa misi perdamaian, JK juga mendorong pemerintah Afghanistan bisa bekerja sama dengan pengusaha di Indonesia untuk mengembangkan infrastruktur energi.
“Kita bisa saling bekerja sama di bidang perdagangan dan juga pengembangan energi seperti hydro power dan renewable energy,” kata JK dalam keterangan tertulis saat bertemu dengan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Afghanistan Nisar Ahmad Ghoryani di Istana Presiden Afghanistan Char Chinar Palace di Kabul, Kamis (24/12).
JK menyebutkan, berbagai rencana kerja sama tersebut bisa ditindaklanjuti dengan membuat memorandum of understanding (MoU) antara Duta Besar kedua negara. JK pun berjanji akan mempertemukan Dubes Afghanistan untuk Indonesia dengan Menteri Perdagangan M Lutfi dalam waktu dekat. “Kebetulan Menteri Perdagangan Indonesia yang baru saya kenal cukup dekat,” ujar Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) tersebut.
JK menambahkan, pihaknya juga mengajak pemerintah Afghanistan mengirimkan pelajarnya ke Indonesia untuk belajar mengenai energi dan ekonomi syariah. “Jadi di samping belajar mengenai Islam moderat, kita juga melakukan kerja sama di bidang pendidikan umum,” ungkapnya.
Namun demikian, JK menilai berbagai rencana kerja sama bisa semakin mudah apabila proses perdamaian di Afghanistan bisa terwujud. Karena itu, ia berharap konflik kekerasan di Afghanistan bisa sesegera mungkin diakhiri.
Sementara itu Mendag Afghanistan Nisar menyebutkan, negaranya memiliki potensi bisnis yang bisa digarap oleh investor dari Indonesia. Salah satunya yaitu mengembangkan industri energi yang saat ini masih terbatas jumlahnya di Afghanistan. “Karena itu kita berharap kerja sama antar kedua negara bisa diimplementasikan,” ujarnya.
Namun, Nisar mengakui berbagai rencana kerja sama di bidang perdagangan dan investasi tersebut tidak bisa direalisasikan apabila perdamaian di Afghanistan belum tercipta.
Ikuti Whatsapp Channel Republika