REPUBLIKA.CO.ID, KABUL -- Presiden Republik Islam Afghanistan Ashraf Ghani meminta kesediaan Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI), yang Wakil Presiden RI ke 10 dan 12, Jusuf Kalla (JK) menjadi mediator perundingan dengan kelompok Taliban. Ghani optimistis konflik berkepanjangan antara pemerintah Afghanistan dengan kelompok Taliban akan segera berakhir.
Hal itu disampaikan Ghani ketika bertemu JK untuk membahas solusi konflik Afghanistan di Gulkana Palace Kompleks Istana Kepresidenan Afghanistan, Kabul pada Kamis (24/12) malam waktu setempat. Menurut Ghani pengalaman JK dalam mendamaikan sejumlah konflik di Indonesia dapat juga diterapkan di Afghanistan.
Terlebih posisi JK saat ini sebagai ketua DMI yang tentunya memiliki posisi dan pengaruh di mata ulama. Menanggapi permintaan tersebut, JK menyatakan bersedia untuk menjadi mediator perundingan damai antara kubu Pemerintah dengan Taliban demi mengakhiri kekerasan yang terjadi di negara itu.
Dalam upaya perdamaian tersebut JK akan melibatkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk meminta Taliban agar bersedia berdialog dengan pemerintah Afghanistan. JK Juga menyatakan akan berkordinasi dengan pemerintah Indonesia, mengingat program perdamian ini merupakan gagasan dari Pemerintah RI.
"Tentunya untuk perdamaian kita selalu bersedia untuk membantu," ujar JK dalam keterangan pers DMI yang diterima Republika.co.id, Jumat (25/12).
Rencananya, ia akan mengundang pihak yang berkonfik untuk berdialog di Jakarta sebagai salah satu opsi. "Kita akan mengundang Taliban melalui Majelis Ulama Indonesia, saya juga akan segera melaporkan ke wakil Presiden Maruf Amin untuk berkordinasi bagaimana pun program perdamaian ini adalah gagasan dari pemerintah RI," jelas JK menambahkan.
Sebelumnya Menteri Urusan Haji dan Agama Afganistan, Muhammad Qasim Halimi juga telah meminta kesediaan JK untuk menjadi Fasilitator dialog antara pihak pemerintah dan Taliban. Hal senada juga disampaikan oleh CEO High National Reconciliation Council (HCNR) Afghanistan, Abdullah Abdullah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika