REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV -- Ketua Kamar Dagang Israel-Indonesia Emanuel Shafaf mengatakan kepada the Jerusalem Post, meskipun organisasinya telah ada sejak 2009, namun ia tidak pernah membayangkan ada normalisasi antara Israel Indonesia, sampai perkembangan baru-baru. Ia menyebut ada potensi perbaikan hubungan itu. "Bahkan dua pekan lalu, saya mengatakan kabar hubungan ini tak benar," ujarnya seperti dilansir the Post, Jumat (26/12).
Sekarang ia meyakini, setidaknya ada kesempatan 50 persen peluang kemungkinan itu akan terjadi. Shafaf menyebut, potensi yang cukup besar kerja sama ekonomi jika normalisasi ini terjadi. Organisasinya akan membantu warga Israel yang ingin berbisnis di Indonesia.
"Hubungan dengan Israel juga akan menguntungkan ekonomi Indonesia," ujarnya sambil menambhakn sektor pertanian, hingga medis dan energ.
Pemerintah Indonesia telah berulangkali membantah ada hubungan dengan Israel. Baik Presiden Joko Widodo maupun Menlu Retno P Marsudi menegaskan tak ada normalisasi dengan Israel.
"Mencermati sejumlah pemberitaan baru-baru ini yang mengatakan Indonesia akan segera menormalisasi hubungan dengan Israel, sebagai tindak lanjut arahan Presiden kepada Menteri Luar Negeri, saya ingin menyampaikan dua hal, pertama hingga saat ini tidak terdapat niatan Indonesia membuka hubungan diplomatik dengan Israel," ujar Retno saat memberi pengarahan pers pada Rabu (16/12).
Kedua, kata Retno, Indonesia tetap mendukung kemerdekaan Palestina berdasarkan solusi dua negara dan parameter internasional lainnya yang telah disepakati. Sebelumnya, media Israel Jerusalem Post, mengutip sumber diplomatik melaporkan bahwa Israel sedang melakukan pembicaraan tentang normalisasi hubungan diplomatik dengan Indonesia dan Oman.
Sementara itu, Kepala lembaga investasi Amerika Serikat (AS) untuk luar negeri, International Development Finance Corporation (DFC) Adam Boehler mengatakan Indonesia dapat menerima investasi finansial senilai miliaran dolar AS. Syaratnya, apabila Indonesia membangun hubungan dengan Israel.
Ikuti Whatsapp Channel Republika