REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Akademisi UIN Walisongo Semarang M Harun menilai aturan pesangon dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) menguntungkan pekerja maupun pengusaha. "Perbandingan UU Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja tentang uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja ternyata tidak ada kelompok yang dirugikan atau sama-sama diuntungkan," kata M Harun dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat (25/12).

Menurut dia, hal yang membedakan ketentuan pesangon dalam UU Cipta Kerja dengan UU Ketenagakerjaan salah satunya adalah perubahan atas Pasal 185. Jika dalam UU sebelumnya tidak diatur sanksi pidana bagi pelanggar pembayaran pesangon, maka UU Cipta Kerja menambahkan pelanggar ketentuan pesangon (156 ayat 2) di dalam Pasal 185 UU Cipta Kerja tersebut.

Dengan demikian, pelanggar Pasal 156 ayat 2 yang mengatur besaran uang pesangon yang wajib diberikan kepada pekerja terancam sanksi pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama empat tahun dan/atau denda paling sedikit Rp100 juta dan paling banyak Rp400 juta. Soal pertanggungjawaban tindak pidana, Harun melihat wilayah UU Cipta Kerja adalah hukum pidana khusus.

"Karena wilayah UU Cipta Kerja adalah hukum pidana khusus, maka subyek hukum pidana itu berupa orang per orangan dan perkumpulan atau badan hukum, atau korporasi," katanya.