Selasa 29 Dec 2020 07:20 WIB

Masuk Gorontalo Wajib Bawa Surat Keterangan Rapid Test

Peningkatan razia di pos-pos perbatasan dipastikan berlaku tanpa pengecualian

Rep: Antara/ Red: Christiyaningsih
Anggota polisi lalu lintas memberhentika pengendara motor pada Operasi Zebra di Kota Gorontalo, Gorontalo, Senin (26/10/2020). Selain menertibkan pelanggaran lalu lintas, Operasi Zebra kali ini dilakukan dengan memberikan imbauan protokol kesehatan COVID-19.
Foto: ANTARA/Adiwinata Solihin
Anggota polisi lalu lintas memberhentika pengendara motor pada Operasi Zebra di Kota Gorontalo, Gorontalo, Senin (26/10/2020). Selain menertibkan pelanggaran lalu lintas, Operasi Zebra kali ini dilakukan dengan memberikan imbauan protokol kesehatan COVID-19.

REPUBLIKA.CO.ID, GORONTALO - Pelintas yang akan memasuki Provinsi Gorontalo melalui pintu masuk di wilayah timur dan barat wajib membawa surat keterangan (suket) hasil tes cepat Covid-19. Pernyataan ini diungkapkan Kapolres Gorontalo Utara AKBP Dicky Irawan Kesuma.

"Kita perketat pintu masuk perbatasan Provinsi Gorontalo dan kami dari Kepolisian Resor (Polres) kabupaten ini mengerahkan personel di wilayah perbatasan," katanya di Gorontalo, Senin.

Baca Juga

Pengetatan tersebut akan diberlakukan sejak 31 Desember 2020 hingga 3 Januari 2021. Kesimpulan itu berdasarkan hasil rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) kabupaten dalam menindaklanjuti maklumat Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) tentang Kepatuhan terhadap Penerapan Protokol Kesehatan dalam Pelaksanaan Libur Natal dan Tahun Baru.

Mereka sepakat akan melakukan pengetatan orang masuk keluar Gorontalo melalui pemeriksaan surat keterangan tes cepat (rapid test) Covid-19. Peningkatan razia di pos-pos perbatasan dipastikan berlaku tanpa pengecualian.

"Setiap kendaraan yang masuk wilayah Gorontalo akan melalui pemeriksaan kepada pengendara dan penumpang yang wajib menunjukkan surat keterangan cepat, termasuk barang bawaan agar tidak membawa minuman keras dan senjata tajam," terang Dicky.

Pihaknya memastikan memberi dukungan penuh pada penegakan peraturan daerah (perda) yang akan dilakukan pihak Satpol-PP. "Kami dari Polri bersama TNI, mendukung secara optimal penegakan perda penerapan protokol kesehatan mencegah penyebaran atau penularan COVID-19," katanya.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement