REPUBLIKA.CO.ID, MADRID -- Pemerintah Spanyol menyiapkan daftar orang-orang yang menolak divaksinasi virus corona baru. Daftar itu akan dibagikan dengan negara-negara anggota Uni Eropa sebagai langkah pencegahan penularan Covid-19.

Menteri Kesehatan Spanyol Salvador Illa mengatakan daftar para penolak vaksin tak akan dipublikasikan melainkan untuk pemerintah saja. Illa menegaskan kembali vaksinasi Covid-19 dimulai di Spanyol selama akhir pekan lalu tidak wajib. Kebijakan ini seperti berlaku di sebagian besar negara Uni Eropa.

"Apa yang akan dilakukan adalah pendaftaran, yang akan dibagikan dengan mitra Eropa kami ... dari orang-orang yang telah ditawari dan menolak vaksin," kata Illa dilansir Arab News pada Selasa (29/12).

"Ini bukan dokumen yang akan dipublikasikan dan itu akan dilakukan dengan sangat menghormati perlindungan data," lanjut Illa.

Illa menekankan pengusaha atau anggota masyarakat umum tidak akan memiliki akses daftar penolak vaksin. Proporsi orang Spanyol yang tidak mau menggunakan vaksin Covid-19 telah turun menjadi 28 persen pada Desember dari 47 persen bulan lalu, menurut jajak pendapat yang diterbitkan bulan lalu.

Survei oleh lembaga penelitian CIS yang didanai negara menemukan 40,5 persen responden bersedia melakukan suntikan. Sedangkan 16,2 persen baru akan melakukan vaksinasi jika terbukti dapat diandalkan.

Spanyol menjadi salah satu negara yang paling parah terkena pandemi di Eropa. Jumlah kematian akibat virus melewati angka 50 ribu pada Senin lalu menurut data kementerian kesehatan. Hampir 1,9 juta orang telah terinfeksi.

Pemerintah mengharapkan antara 15 juta dan 20 juta orang dari 47 juta penduduknya divaksinasi untuk melawan virus pada Juni. "Cara untuk mengalahkan virus adalah dengan memvaksinasi kita semua," sebut Illa.

Ikuti Whatsapp Channel Republika