REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri Sosial Tri Rismaharini dan menteri lain terkait untuk mempercepat pencairan bantuan sosial di tahun anggaran 2021. Presiden meminta agar seluruh jenis bansos mulai disalurkan pada awal Januari, demi mengungkit daya beli masyarakat.
Tak hanya itu, Jokowi juga meminta agar jajarannya memastikan akuntabilitas dan transparansi penyaluran bantuan sosial agar kasus pengutipan dana bansos seperti yang sempat terjadi tidak terulang. Demi menghapus celah korupsi, pemerintah memang mengubah seluruh skema bantuan, yang tadinya mencakup bantuan sembako, menjadi bantuan tunai seluruhnya melalui bank dan PT Pos Indonesia.
"Ini saya sudah ulang-ulang, jangan sampai ada potongan-potongan apapun seperti kejadian di bansos Jabodetabek. Betul-betul kirim ke account rekening penerima manfaat. Proses digitalisasi data bansos diintegrasikan dengan banking system," kata Jokowi dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Selasa (29/12).
Melalui APBN tahun 2021, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp 110 triliun untuk melanjutkan program perlindungan sosial. Dari sejumlah anggaran tersebut, presiden memerinci, sebanyak Rp 45,1 triliun disiapkan untuk program kartu sembako yang akan disalurkan kepada 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM), masing-masing Rp 200 ribu per bulan.
Kemudian untuk Program Keluarga Harapan (PKH), pemerintah menyiapkan Rp 28,7 triliun untuk 10 juta KPM selama 4 kuartal. Selanjutnya, untuk bansos tunai pemerintah menyiapkan Rp 12 triliun bagi 10 juta KPM, masing-masing Rp 300 ribu selama 4 bulan.
"Kemudian program kartu prakerja Rp 10 triliun, bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa Rp 14,4 triliun. Kemudian ditambah dengan diskon listrik selama 6 bulan ini Rp 3,78 triliun," ujarnya.
