REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen Pendis) Kementerian Agama, Muhammad Ali Ramdhani, menyerahkan keputusan kegiatan belajar mengajar (KBM) tatap muka kepada masing-masing madrasah dan pesantren. Ia menilai, daerah lebih mengerti dinamika perkembangan pandemi Covid-19 di lingkungannya.
"Perkembangan pandemi ini tampaknya kondisinya masih belum membaik. Kita perlu melakukan evaluasi secara lebih detail dan rinci terhadap kesiapan beberapa hal, termasuk di dalamnya aspek lingkungan lembaga pendidikan," kata dia saat dihubungi Republika, Selasa (29/12).
Sebelumnya, pemerintah melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) menyebut KGM secara fisik atau tatap muka sudah bisa dilakukan pada Januari 2021. SKB ini disetujui oleh empat menteri, yakni Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Menteri Agama (Menag), Menteri Kesehatan (Menkes), dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
Menyikapi SKB yang ada, Ali Ramdhani menyebut awalnya Kemenag berusaha untuk menyiapkan infrastruktur guna penopang kesehatan di sekolah. Salah satunya menyediakan tempat cuci tangan, penataan kelas yang diatur sedemikian rupa agar jarak antar siswa tetap aman, serta sirkulasi udara di buat lebih terbuka.
Tetapi, saat ini pihaknya mencoba melihat kondisi secara lebih objektif. Berdasarkan perkembangan yang ada, ia menilai tampaknya kondisi masih belum kondusif dan tidak berani merekomendasikan semua sekolah membuka kembali dirinya.
"Meski demikian, lagi-lagi pengambilan keputusannya dikembalikan ke masing-masing lembaga pendidikan. Utamanya yang masuk ke dalam zonasi warna seperti hijau, kuning, dan merah," lanjutnya.
Ia menyebut yang lebih memahami kondisi di lapangan adalah teman-teman satuan pendidikan di daerah. Secara mendasar, koordinasi antara satuan tugas (satgas) Covdi-19 di daerah maupun di satuan pendidikan menjadi hal penting, utamanya dalam mengambil keputusan.
Hingga saat ini, ia mengaku ada beberapa madrasah yang menyatakan diri siap untuk melakukan pembelajaran secara tatap muka, utamanya yang berbasis asrama. Kondisi mereka dinilai relatif lebih aman karena menghindari interaksi dengan pihak luar.
Meski demikian, lagi-lagi ia mengajak setiap pihak untuk berbicara dari sisi objektif. Pernyataan siap ini juga tidak lantas langsung dijalankan, mengingat ada beberapa variabel lain yang perlu dihitung dan dicermati.
Ikuti Whatsapp Channel Republika