REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan pada 2021 akan memaksimalkan anggaran yang sudah dialokasikan. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pagu anggaran yang ditetapkan untuk Kemenhub pada 2021 mencapai Rp 45,66 triliun. 

“Kombinasi pendanaan dari modal syariah, SBSN, KPBU, dan lainnya jadi lengkap selain rupiah murni kita juga mendapatkan dana lain, pinjaman lain baik langsung maupun tidak langsung,” kata Budi dalam konferensi video, Rabu (23/12). 

Budi menjelaskan, arah penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada 2021 dilakukan untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial. Dia mengatakan, alokasi terbesar menurut jenis belanja yakni modal infrastruktur yaitu Rp 23,66  triliun. Angka tersebut merupakan 51,83 persen dari pagu anggaran yang disediakan. 

Sedangkan alokasi menurut sumber pendanaan berasal dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp 5,66 triliun. Lalu dari pinjaman dan atau hibah luar negeri sebesar Rp 801,11 miliar, dan dari Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha pada 2021 sebesar Rp 246,74 miliar untuk pembangunan dan pengoperasian Kereta Api (KA) Makassar-Parepare. 

Budi memastikan, Kemenhub tetap berkomitmen dalam melaksanakan dan melanjutkan berbagai pembangunan infrastruktur seperti terminal, stasiun, pelabuhan, dan bandara. Dia menegaskan hal tersebut tetap akan dilakukan meski Indonesia masih dilanda pandemi Covid-19. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika