REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pandemi Covid-19 sangat berdampak kepada usaha jasa konsultansi. Menurut survei yang dilakukan DPN Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo), 27% perusahaan konsultan tutup, 35% perusahaan konsultan telah mem-PHK karyawan tetap, 80% perusahaan konsultan mengalami kesulitan permodalan dan finansial, dan 99% perusahaan konsultan menyatakan Covid-19 berdampak pada revenue.
Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian PPN-Bappenas J. Rizal Primana mengatakan, dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021, kebijakan perekonomian nasional diarahkan kepada industri pariwisata dan ekspor, serta akselerasi investasi. Pertumbuhan ekonomi diharapkan sekitar 5%. Khusus untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur dilakokasikan Rp 400 triliun. Hal ini tentu saja memerlukan jasa konsultansi di bidang infrastruktur yang signifikan.
"Dengan demikian tahun 2021 lebih optimis. Pemerintah akan melakukan integrasi bandara dan pelabuhan dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di Kalimantan, Jawa, Bali, Papua dan Maluku, guna meningkatkan nilai tambah infrastruktur," ujar dia dalam webinar yang diselenggarakan oleh DPP Inkindo DKI Jakarta, dengan tema : Outlook Jasa Konsultansi Tahun 2021 , “Peluang dan Tantangan Usaha Jasa Konsultansi Tahun 2021”, yang keterangan resminya disiarkan Kamis (31/12).
Webinar yang dihadiri 300 peserta dan dipandu oleh moderator Ronald Sihombing Hutasoit selaku Wakil Ketua Bidang Kepranataan Usaha, DPP Inkindo DKI Jakarta ini diisi oleh sejumlah pembicara. Selain Rizal yang mewakili Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, hadir pula Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang, Kementerian Koordinator Perekonomian Wahyu Utomo, Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Taufik Hanafi, Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nicodemus Daud, dan Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Mochamad Abbas.
Menurut Taufik Hanafi, fokus pembangunan tahun 2021 meliputi enam hal. Enam hal itu adalah pemulihan industri, pariwisata, dan investasi. Kedua, penguatan sistem ketahanan pangan. Ketiga, reformasi sistem kesehatan nasional. Keempat, reformasi sistem perlindungan sosial. Kelima, reformasi sistem ketahanan bencana. Keenam, penguatan SDM melalui pendidikan dan pelatihan vokasi.
"Hal ini sangat memerlukan dukungan jasa konsultansi di bidang konstruksi maupun non konstruksi," kata dia.
Adapun beberapa isu strategis dalam pengembangan jasa konsultansi, kata dia, meliputi lima hal. Pertama, penguatan rantai pasok, jasa konsultansi. Kedua, penguatan kemitraan antara pelaku usah jasa konsultansi nasional dan internasional. Ketiga, pengembangan kompetensi dan standar pembayaran jasa konsultansi. Keempat, pengembangan sistem integrasi data Jasa konsultan untuk mendukung pengadaan konsultan. Kelima, pengembangan kelembagaan jasa konsultasi.
Menurut Nicodemus Daud, kebutuhan investasi infratstruktur di Kementerian PUPR Tahun 2020-2024 mencapai sekitar Rp 2.058 triliun. Ini terdiri dari Sumber Daya Air Rp 577 triliun, Jalan dan Jembatan Rp 573 triliun, Permukiman Rp 128 triliun, dan Perumahan Rp 780 Triliun. Alokasi dana yang bisa disediakan oleh APBN Rp 623 Triliun, sehingga ada funding gap Rp 1.435 triliun.
Untuk Tahun 2021 Pagu Anggaran yang ditetapkan oleh Kementerian PUPR sebesar Rp 149 triliun, terdiri dari Bidang SDA Rp 58,55 T triliun, Bidang Bina Marga Rp 53,96 triliun, Bidang Cipta Karya Rp 26,56 triliun, dan Bidang Perumahan Rp 8,09 triliun. Untuk pekerjaan jasa konsultansi sekitar Rp 6,9 triliun, termasuk kontrak tahun jamak (MYC). "Beberapa pekerjaan sudah dilakukan tender dini, sehingga dalam bulan Januari 2021 sudah ada proyek yang berjalan. Jumlah paket pekerjaan yang ditenderkan di Kementerian PUPR untuk TA 2021 sebanyak 5.126 paket pekerjaan, dengan nilai total pagu anggaran Rp 102, 96 triliun," kata Nicodemus.
Ketua DPP Inkindo DKI Jakarta, Imam Hartawan menambahkan, pandemi Covid-19 sangat berdampak pada usaha jasa konsultansi anggota Inkindo DKI Jakarta, yang saat ini berjumlah 857 perusahaan. Tujuan dari Webinar ini adalah untuk memberikan gambaran peluang dan tantangan usaha jasa konsultansi tahun 2021 di tingkat Nasional dan Provinsi DKI Jakarta ,baik dari segi sektoral maupun postur anggaran.
“Kami sebagai pelaku usaha jasa konsultansi ingin mengetahui prospek usaha jasa konsultansi Tahun 2021. Untuk itu maka, sebagai bentuk pelayanan kepada anggota, DPP Inkindo DKI Jakarta menyelenggarkan Webinar ini, untuk memberikan informasi yang akurat dan sahih terkait peluang dan tantangan usaha Jasa Konsultamsi Tahun 2021,“ ujar Imam.
Menurutnya, sebagai konsultan nasional, Inkindo mengharapkan dapat berpartisipasi dan memberikan kontribusi yang optimal dalam proses pemulihan ekonomi di Era New Normal, baik di tingkat nasional maupun Provinsi DKI Jakarta. Inkindo DKI Jakarta siap menjadi mitra strategis Pemerintah dalam pemulihan ekonomi di era new normal.
Ikuti Whatsapp Channel Republika