REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi I DPR Sukamta mendesak pemerintah segera menyelidiki masuknya drone bawah air yang ditemukan nelayan di dekat Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Drone tersebut diduga milik China.
Ia mengatakan penemuan drone bawah air itu perlu menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Indonesia. Khususnya terkait keamanan teritori yang terkesan dengan mudahnya diterobos oleh pihak asing.
"Sangat mungkin selama ini sudah banyak drone yang berkeliaran di wilayah Indonesia dan mengambil data-data penting geografis dan potensi laut Indonesia. Artinya keamanan nasional kita sangat rentan, pemerintah harus serius mengungkap asal usul drone tesebut," ujar Sukamta, Ahad (3/1).
Ia juga mengatakan kasus tersebut membuktikan lemahnya sistem keamanan teritori. Dari sisi teknologi, ini menunjukkan bahwa sistem teknologi keamanan milik Indonesia masih tertinggal dari negara lain.
"Pemerintah perlu segera perbaiki sistem keamanan teritori, agar kejadian drone yang menyelundup ini tidak terulang lagi," ujar Sukamta.
Kasus ini juga membuat Sukamta menyorot Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Menurutnya, kementerian yang dipimpin Prabowo itu masih memiliki pekerjaan rumah dalam meningkatkan sistem keamanan Indonesia.
"Ini pekerjaan rumah Pak Menhan untuk mendorong percepatan pengembangan teknologi penginderaan jarak jauh. Indonesia bisa melalukan kerjasama dengan beberapa negara lain untuk alih teknologi," ujar wakil ketua Fraksi PKS DPR itu.
Untuk saat ini, ia mengatakan, TNI dan Bakamla diminta untuk memperkuat patrolinya. Khususunya di pintu-pintu masuk ke Indonesia, agar tak lagi terjadi ketegangan politik di wilayah-wilayah perbatasan.
"Wilayah Indonesia yang berada di zona ketegangan bisa dimanfaatkan oleh negara lain yang sedang berkonflik. Tentu kita tidak mau wilayah kita diobok-obok pihak asing," ujar Sukamta.
