REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Anggota Komisi IV DPR RI dari fraksi PKS, Johan Rosihan mengaku prihatin atas tingginya harga kedelai yang berdampak serius terhadap kelangsungan usaha dari ribuan UKM (Usaha Kecil Menengah) serta terjadinya mogok produksi produsen tahu dan tempe di berbagai daerah.
Menurutnya, pemerintah harus segera mengambil langkah cepat dengan cara memberdayakan para petani kedelai lokal serta mengelola harga jualnya agar tidak kalah bersaing dengan produk impor.
"Pemerintah harus segera mengambil kebijakan stabilisasi harga kedelai untuk menyelamatkan keberlangsungan usaha dari produksi tahu dan tempe apalagi pada masa pandemi ini harus ada prioritas untuk membantu ribuan usaha kecil menengah berbasis pemberdayaan produk lokal agar ekonomi nasional segera pulih," katanya saat dihubungi Republika, Ahad (3/1).
Kemudian, ia menjelaskan terjadinya lonjakan harga kedelai ini disebabkan oleh ketergantungan dengan impor dan lemahnya tata kelola perniagaan kedelai lokal. Sehingga harganya belum kompetitif.
Saat ini, lanjut dia, pemerintah harus sadar kalau ketergantungan impor pasti berdampak serius terhadap stabilitas harga dan ketahanan pangan. Maka, pemerintah harus segera mengambil langkah cepat dengan cara memberdayakan para petani kedelai lokal serta mengelola harga jualnya agar tidak kalah bersaing dengan produk impor.
Ia menambahkan kinerja pemerintah pada 2020 itu gagal mencapai target peningkatan volume produksi kedelai lokal. Realisasi luas panen tanaman kedelai di Indonesia selama tahun 2020 hanya mencapai 40,04 persen dari target yang telah ditetapkan pemerintah.
Ia berharap ke depan pemerintah harus memberikan perhatian serius kepada petani kedelai lokal dan fokus mengembangkan kawasan komoditas kedelai terutama kawasan utama kedelai yang terdiri dari empat provinsi, yaitu Jawa Timur (Jatim) seluas 78.937 Ha, Jawa Tengah (Jateng) seluas 39.248 Ha, Jawa Barat (Jabar) seluas 37.393 Ha serta Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) seluas 30.864 Ha.
"Saya minta pemerintah segera melakukan langkah pengembangan kawasan utama kedelai seluas 127.419 Ha untuk peningkatan produktivitas dan melakukan ekstensifikasi agar kami tidak lagi tergantung dengan impor kedelai," kata dia.
Selain itu, pemerintah harus bekerja keras pada tahun 2021 ini untuk meningkatkan produksi kedelai lokal karena tahun 2020 angka produksi kedelai hanya mencapai 0,323 juta ton jauh lebih rendah dibanding tahun sebelumnya.
"Hal ini penting karena produk pertanian kami harus menjadi penyelemat dari keterpurukan ekonomi pada masa pandemi ini," kata dia.
Sebelumnya Aksi mogok produksi yang dilakukan pengrajin tahu dan tempe wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok dan Bekasi (Jabodetabek) yang berlangsung sejak Kamis (31/12) akan berakhir pada hari ini (3/1). Aksi mogok ini karena dipicu naiknya harga kedelai.
Ketua Bidang Hukum Sedulur Pengrajin Tahu Indonesia (SPTI), Fajri Safii mengatakan aksi mogok produksi tersebut terpaksa dilakukan mengingat harga kedelai naik hingga 35 persen. Para pengrajin tahu dan tempe itu melakukan aksi mogok produksi dengan harapan pemerintah mendengar keluhan sehingga mengeluarkan kebijakan agar harga kedelai bisa kembali normal.
Menurut Fajri, saat ini lonjakan harga kedelai mencapai kisaran Rp 9.000 sampai Rp 10 ribu. Sedangkan, harga kedelai pada bulan lalu, kata Fajri, hanya di kisaran Rp 7.000 sampai Rp 7.500. "Kenaikan harga kedelai sebesar itu menyebabkan para pengrajin tahu mogok produksi karena tidak sanggup lagi membeli kedelai," kata Fajri Safii.
Ikuti Whatsapp Channel Republika