REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah memastikan program vaksinasi Covid-19 dimulai pertengahan Januari 2021 atau pekan depan. Kepastian ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi), Senin (4/1).
Kendati begitu, Airlangga memastikan bahwa izin penggunaan darurat (EUA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) tetap menjadi kunci pembuka program vaksinasi Covid-19. Vaksinasi baru bisa dilakukan bila dua hal tersebut terbit.
"Tadi dilaporkan bahwa pemerintah akan segera memulai melakukan vaksinasi yang dijadwalkan sekitar pertengahan bulan atau minggu depan. Dan ini tentu menunggu EUA dari BPOM. Dan juga terkait kehalalan," ujar Menko Airlangga dalam keterangan pers di kantor presiden.
Dalam melakukan kajian EUA, ujar Airlangga, BPOM tak hanya menggunakan data sains berdasarkan uji klinis yang dilakukan PT Bio Farma dan Universitas Padjadjaran di Bandung, namun juga data serupa yang dimiliki Turki, Brasil, dan Sinovac sendiri. Seperti diketahui, uji klinis tahap ketiga vaksin Sinovac juga dilakukan oleh Turki dan Brasil.
"Sedangkan pemerintah terus siapkan berbagai vaksinasi juga sedang untuk pengadaan baik AstraZeneca, Pfizer, Novavax, atau GAVI," kata Airlangga.
Airlangga menambahkan, berjalannya vaksinasi tidak lantas menghilangkan kedisiplinan masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan. Ia meminta masyarakat tetap patuh menjalankan 3M, yakni mengenakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak kendati vaksinasi sudah dilakukan nantinya.
"Pemerintah melihat ke depan, walau kita sudah persiapkan vaksinasi, namun vaksinasi itu membutuhkan tetap sebelum dan sesudah itu peningkatan disiplin," kata Airlangga.
Program vaksinasi terhadap 181,5 juta penduduk ini akan dilakukan dalam dua tahap dalam 15 bulan. Tahap pertama dilakukan pada Januari-April 2021 kepada 1,3 juta tenaga kesehatan dan 17,4 juta petugas publik di seluruh daerah. Kemudian tahap kedua akan berjalan pada April 2021 sampai Maret 2022 kepada kelompok masyarakat lainnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika