REPUBLIKA.CO.ID, PEKANBARU -- Pemerintah Kota Pekanbaru, Riau, akan memberikan sanksi pencabutan izin, bagi sekolah swasta maupun negeri yang tetap melaksanakan pembelajaran tatap muka awal tahun ajaran 2021. Apapun alasannya sekolah tatap muka tidak diizinkan.

"Yang berwenang membuka pemerintah daerah, melalui Disdik," kata Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Pekanbaru Ismardi Ilyas di Pekanbaru, Senin (4/1).

Ia menegaskan, tidak ada sekolah yang boleh melaksanakan tatap muka sebelum ada keputusan resmi dari Pemko Pekanbaru. Bagi yang berani melanggar ada sanksi yang menunggu.

"Kalau sekolah main-main kita akan sanksi, kita liat kesalahan, kalau fatal kita copot kepala sekolahnya. Kalau swasta, kita cabut izinnya," kata Ismardi Ilyas.

Ia mengatakan, Kota Pekanbaru belum bisa menerapkan sekolah tatap muka, dikarenakan wilayah setempat masih berada pada zona kuning, orange. Bahkan ada yang merah dalam peta penyebaran COVID-19, walau ada yang kuning hanya beberapa.

Selain itu, kebijakan ini inisiatif daerah menyikapi pascalibur panjang. Banyak masyarakat yang melakukan perjalanan keluar Kota Pekanbaru. Perlu diwaspadai akan muncul kluster liburan dan keluarga. Maka sementara pelaksanaan sekolah tatap muka ditunda.

Walau pemerintah telah menerbitkan surat keputusan bersama (SKB) mengenai sekolah tatap muka. Namun di dalam surat itu, pemerintah daerah diberi wewenang menentukan apakah bisa melaksanakan sekolah tatap muka.

"Walau sudah ada SKB, tetapi kita tidak serta merta mulai, ditunda dulu 15 hari, hasil rapat dengan tim gugus sekolah tatap muka dilakukan hanya tiga kali seminggu, untuk memperkuat daring," tukasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika