REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Pusat berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menyalurkan bantuan sosial (bansos) guna mengurangi dampak pandemi Covid-19 mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako/Bantuan Pangan NonTunai (BPNT) dan Bantuan Sosial Tunai (BST).

"Sebanyak 24 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan dengan masing-masing penerima bantuan diwakili oleh delapan keluarga," kata Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedandi Balai Kota Jakarta, Senin (4/1).

Sebelumnya, penyaluran bantuan sosial yang dilakukan serentak se-Indonesia ini secara simbolis telah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara yang dihadiri secara virtual oleh seluruh gubernur dari 34 provinsi.

Menurut Anies, banyak sekali dampak pandemi membuat kegiatan ekonomi turun, otomatis pendapatan di keluarga turun sehingga bagi mereka yang tak punya tabungan, maka kuallitas hidupnya juga menurun karena konsumen dan kesejahteraan menurun.

"Pada kondisi seperti ini, Pemerintah turun tangan mengisi ruang yang biasanya kita isi sendiri. Itu sebabnya, ada berbagai bansos, harapannya mengurangi beban keluarga yang terdampak berat dari krisis ini," ujarnya.

Anies juga mengingatkan pesan dari Presiden Joko Widodo agar bantuan sosial yang diberikan lebih diprioritaskan pada kebutuhan bersama seluruh anggota keluarga, sehingga bantuan sosial yang didapat bisa dimanfaatkan secara bijak dan tepat guna.

"Pesan saya menggarisbawahi pesan Presiden, bansos ini dimanfaatkan dengan bijak dan tepat, ini dijalankan dengan sebaik-baiknya. Pesan buat bapak-bapak, jangan beli rokok. Jadi, pemanfaatannya diprioritaskan untuk seluruh keluarga," ucapnya.

Selain itu, Anies juga menyarankan agar selain mendapatkan bantuan, keluarga yang terdampak berat dari pandemi Covid-19 juga memanfaatkan beragam kemudahan akses kewirausahaan yang disediakan oleh Pemprov DKI Jakarta.

Ikuti Whatsapp Channel Republika