REPUBLIKA.CO.ID, KULON PROGO -- Angka kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengalami kenaikan 0,62 persen, yakni pada 2019 sebanyak 17,39 persen menjadi 18,01 persen atau sekitar 78 ribu jiwa.
"Angka kemiskinan di DIY, rata-rata mengalami kenaikan. Hal ini disebabkan adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan pendapatan menurun," kata Kepala Badan Pusat Statistik Kulon Progo Sumarwiyanto di Kulon Progo, Selasa.
Is mengatakan pandemi COVID-19 berdampak luar biasa pada perubahan perilaku, aktivitas ekonomi, dan pendapatan penduduk. Hal tersebut membuat aktivitas ekonomi menjadi terbatas, sehingga mempengaruhi pendapatan masyarakat.
Angka garis kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo mengalami kenaikan enam persen dari semula Rp333.781 per kapita per orang per bulan menjadi Rp353.807 per kapita per orang per bulan karena dampak adanya pandemi COVID-19.
"Hasil survei pandemi COVID-19, sebanyak 7 dari 10 warga masyarakat berpendapatan rendah kurang dari Rp1,8 Juta per bulan mengalami penurunan pendapatan. Masyarakat yang tadinya berada sedikit di atas garis kemiskinan atau hampir miskin akhirnya jatuh miskin," katanya.
Sumarwiyanto mengatakan pemerintah secara resmi mengumumkan kasus COVID-19 pada Maret 2020, namun sejak Februari 2020, sektor pariwisata dan pendukungnya seperti sektor transportasi, penyediaan makan minum, serta pedagang besar dan pedagang eceran sudah mulai terdampak sejak Februari 2020.
Dari data yang ada garis kemiskinan Kabupaten Kulon Progo naik sekitar enam persen dari semula 333.781 menjadi 353.807. Namun dibandingkan kabupaten/kota di DIY, garis Kemiskinan Kabupaten Kulon Progo nomor dua terendah setelah Kabupaten Gunung Kidul dengan pertumbuhan terendah.
"Perlu adanya upaya strategis dalam penanganan COVID-19, khususnya dalam mendongkrak pendapatan ekonomi masyarakat dan menggerakan ekonomi masyarakat," katanya.
Selain itu, penanganan kemiskinan perlu ada kolaborasi program antardinas, seperti Dinas Pertanian dan Pangan mengupayakan petani supaya produktivitasnya meningkat dengan melakukan pendampingan-pendampingan. Produktivitas meningkat, maka pendapatan meningkat. Kemudian, Dinas Sosial memberikan pelatihan kerja kepada warga usia produktif.
"Yang tidak kalah penting, adalah usaha masyarakat sendiri untuk bekerja keras," katanya.
Sementara itu, Bupati Kulon Progo Sutedjo mengatakan data kemiskinan nantinya dapat digunakan sebagai salah satu dasar pertimbangan menentukan kebijakan terkait penanganan dampak ekonomi.
"Masih ada pekerjaan rumah untuk kita semua mengapa bisa terjadi seperti itu, sehingga bisa lebih baik lagi dalam menangani masalah kenaikan angka kemiskinan ini," katanya.
Seperti diketahui, angka penyebaran COVID-19 mengalami lonjakan signifikan sejak Desember 2020 sampai saat ini. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kulon Progo, kasus COVID-19 sebanyak 1.096 kasus. Pada hari ini, ada penambahan 14 pasien terkonfirmasi COVID-19 baru.
Ikuti Whatsapp Channel Republika