REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah khususnya Kementerian Pertahanan meningkatkan koordinasi dengan TNI AL dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) menganggarkan pembelian alat utama sistem senjata (alutsista) dan radar yang dapat mendeteksi ancaman dan bahaya terhadap kedaulatan NKRI.
Dia juga berharap TNI AL dapat lebih meningkatkan pengawasan dan pengamanan di teritorial perairan Indonesia karena terjaringnya seaglider milik negara lain bukanlah yang pertama kali terjadi di Indonesia
"Terjaringnya seaglider milik negara lain bukanlah yang pertama kali terjadi di Indonesia dan keberadaannya dapat mengusik keamanan serta pertahanan nasional Indonesia," kata Bamsoet dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Hal itu dikatakannya terkait ditemukannya benda yang diduga merupakan drone bawah laut yang ditemukan nelayan di perairan Selayar, Sulawesi Selatan.
Bamsoet meminta Kementerian Pertahanan bersama TNI AL untuk segera melakukan penyelidikan terkait temuan drone tersebut, baik muatan hingga kemampuan transmisi data yang dimiliki drone bawah laut yang ditemukan.
"Hal itu termasuk meneliti sumber energi yang digunakan juga sensor-sensor yang ada dan kemampuannya. Untuk memastikan spesifikasi 'control surface' pada drone dimaksud, sekaligus menginformasikan kepada publik fakta yang terjadi," ujarnya.
Dia juga meminta pemerintah untuk dapat memperbaiki, menyempurnakan serta mengintegrasikan kemampuan intelijen geospatial, teknologi siber, pertahanan, dan pemetaan laut termasuk udara.
Langkah itu menurut dia karena masih belum lengkapnya perangkat pengendali atas lapisan ruang siber Indonesia seperti infrastruktur dan hardware; software; dan artificial intelijen sosial/siber-personal yang menyebabkan peristiwa tersebut berulang.
"Saya juga meminta pemerintah berkomitmen memastikan alokasi anggaran untuk pembangunan sektor pertahanan nasional yang meliputi alutsista maupun sarana prasarana pendukung lainnya dapat terpenuhi, sehingga pertahanan nasional Indonesia dapat mengimbangi kekuatan negara lain," katanya.
Hal itu menurut dia karena masih minimnya anggaran pertahanan nasional yang diperparah situasi pandemi COVID-19 yang membuat anggaran semakin menipis akibat realokasi anggaran.
