REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Plt Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana mengutarakan protes atas keputusan pemerintah pusat menerapkan pengetatan pembatasan kegiatan masyarakat atau PSBB di Jawa-Bali. Berdasarkan keputusan pemerintah pusat, Surabaya Raya diminta menerapkan pembatasan ini.
Saat ini, Whisnu mengatakan, Pemkot Surabaya belum menerima surat resmi dari pemerintah pusat terkait rencana Pengetatan Secara Terbatas Kegiatan Masyarakat atau PSBB Jawa-Bali. Namun, ia keberatan jika Kota Surabaya yang termasuk bagian Surabaya Raya bersama Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Gresik harus menerapkan PSBB.
Whisnu mengatakan, keberatan atas kebijakan tersebut karena ada penurunan kasus Covid-19 di Surabaya dalam beberapa hari ini. "Sementara, di wilayah Jawa Timur ada empat kabupaten/kota yang zona merah tidak diterapkan PSBB. Itu tadi yang juga saya proteskan," kata Whisnu saat menggelar rapat koordinasi dengan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Surabaya di Ruang Sidang Wali Kota Surabaya, Rabu (6/1).
Whisnu mengatakan, apabila kebijakan pengetatan pembatasan masyarakat dilakukan di Jatim maka seluruh kabupaten/kota di Jatim harus menerapkannya. Apabila peraturan ini hanya parsial, justru di wilayah yang cenderung membaik beberapa hari ini, ia mengutarakan, kekhawatiran bakal banyaknya pasien dari luar kota yang dilimpahkan.
"Apalagi, melihat penanganan kita baik. Kan kita jadi ketiban sampur. Kita tidak hanya melihat sisi penanganan Covid-19 saja, tetapi ada dampak yang lebih luas lagi," ujarnya.
Karena itu, Whisnu akan meminta kepada pemerintah pusat agar Kota Surabaya tidak diberlakukan aturan yang akan diterapkan pada 11-25 Januari 2021. Whisnu mengatakan, Pemkot Surabaya berencana memaksimalkan peran Kampung Tangguh Wani Jogo Suroboyo bersama-sama dengan jajaran Polri dan TNI.
"Kita juga masih ada waktu untuk mengusulkan hal ini ke pusat. Intinya, kita akan berusaha yang terbaik untuk Kota Pahlawan," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika