REPUBLIKA.CO.ID,PYONGYANG -- Pemimpin tertinggiKorea Utara (Korut), Kim Jong Un berjanji akan memperkuat kemampuan militer negaranya. Ia menyebut akan memperkuat mikiternya bahkan ketika negara itu menghadapi sanksi dan tekanan internasional atas program senjata nuklir yang dilakukan.

Dilansir dari Aljazeera, Kamis (7/1), pernyataan Kim diucapkannya saat Kongres Partai yang menandai 10 tahun kekuasaannya tahun ini. Ia meyakinkan akan menempatkan kemampuan pertahanan negara pada tingkat yang jauh lebih tinggi, dan mengedepankan upaya untuk mewujudkannya.

Sementara pertemuan antara Kim dan Presiden Donald Trump sebelumnya masih gagal mengarah pada terobosan dalam pembicaraan denuklirisasi, atau pelonggaran sanksi.  Harapan baru banyak dibebankan kepada Presiden Joe Biden yang  akan dilantik pada 20 Januari.

Dalam satu sesi pada Rabu (6/1) Kim membahas kebijakan untuk membuat perubahan nyata dalam meningkatkan standar hidup masyarakat rakyatnya. Pembahasan dilakukan sehari setelah dia mengakui bahwa tujuan ekonomi sebelumnya gagal.

Sejak mengumumkan moratorium uji coba nuklir dan peluncuran rudal balistik antarbenua (ICBM) pada tahun 2018, Kim telah menyerukan kelanjutan produksi senjata nuklir. Beberapa kali Korut meluncurkan serangkaian rudal kecil dan besar dalam parade Oktober lalu.  

"Deklarasi terbaru pada dasarnya berarti Korea Utara akan memperkuat kemampuan nuklirnya. Kim tidak ingin mengucapkan kata 'nuklir' karena Biden mulai menjabat akhir bulan ini dan dia tahu sikap presiden yang akan datang ke Pyongyang juga sama dengan pendahulunya," kata pembelot Korea Utara yang menjadi peneliti di Institut Dunia untuk Kajian Korea Utara di Seoul Ahn Chan-il.

“Kim mungkin tidak ingin memprovokasi dia pada tahap ini.  Tapi Korea Utara tidak akan pernah menyerahkan senjata nuklirnya, itu sangat jelas," ungkapnya.

Kongres partai adalah pertemuan puncak partai yang berkuasa di Korea Utara, sebuah peristiwa politik besar yang memperkuat otoritas rezim dan diikuti oleh para analis untuk melihat tanda-tanda perubahan kebijakan. Kongres pertama sebelumnya digelar sejak 1980. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika