REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) siap mendukung rencana Presiden Joko Widodo untuk memasifkan kendaraan listrik di Indonesia. Berbagai langkah sudah disiapkan PLN mulai dari ekosistem mobil listrik hingga infrastruktur kelistrikan.
EVP Coorporate Communication PLN, Agung Murdifi menjelaskan untuk ekosistem kendaraan listrik, PLN sudah menyiapkannya. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019, PLN diminta untuk menyiapkan infrastruktur penunjang, baik SPKLU maupun platform didalam ekosistem e-mobilitynya. Untuk Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) yang disiapkan PLN meliputi semua jenis Kendaraan Listrik, baik 4 roda, 2 roda maupun transportasi massal.
"Selain itu, PLN sdh membuat showcase baik untuk Mobil, Listrik, Motor Listrik ataupun Bus, yakni berupa stasiun pengisian yang berada dirumah atau home charging," ujar Agung kepada Republika, Senin (11/1).
Saat ini kata Agung, sudah ada 20 SPKLU yang berhasil dikelola, PLN berencana membangun sebanyak 57 SPKLU tahun ini. Infrastruktur charging ini sendiri kata PLN komposisinya 80 persen di rumah tangga dan 20 persen SPKLU di tempat-tempat umum.
"Kami melihat pertumbuhan mobil listrik kedepannya akan semakin pesat, untuk itu kami telah menyiapkan infrastrukturnya termasuk menyiapkan insentif didalamnya," ujar Agung.
Selain itu, kata Agung PLN juga memberikan dukungan melalui stimulus tarif listrik dan tambah daya bagi para pelanggan PLN yang mempunyai kendaraan listrik. "PLN juga menyiapkan kebijakan berupa pemberian stimulus kepada pengguna mobil listrik baik insentif perubahan daya maupun insentif diskon tarif," tambah Agung.
Disatu sisi, Kementerian ESDM telah menyusun Grand Strategi Energi, dengan salah satu programnya adalah penggunaan KBLBB. Di samping itu, peta jalan menuju kendaraan bermotor listrik juga didukung dengan rencana pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dan Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU).
Pembangunan SPKLU dan SBKLU pun didukung oleh penerbitan Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penyediaan Infrastruktur Pengisian Listrik Untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai, sebagai regulasi turunan dari Perpres 55 Tahun 2019.
Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian ESDM, Agung Pribadi menjelaskan peta jalan menuju kendaraan bermotor listrik juga didukung dengan rencana pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di 2.400 titik, dan Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU) di 10 ribu titik sampai dengan tahun 2025, serta peningkatan daya listrik di rumah tangga pengguna KBLBB.
Ia menjelaskan Indonesia memiliki potensi untuk membuat kendaraan listrik karena teknologi dan komponen yang digunakan lebih sederhana daripada kendaraan konvensional. Hal ini merupakan kesempatan besar bagi industri otomotif di dalam negeri.
"Selain itu, kita juga memiliki potensi kemampuan dalam negeri untuk memproduksi baterai dengan didukung potensi tambang mineral nikel yang cukup besar sebagai bahan baku baterai. Saat ini telah dibentuk Indonesia Battery Holding (IBH) yang merupakan gabungan dari beberapa BUMN yaitu MIND ID, PT Pertamina, PT PLN, dan PT Aneka Tambang. Holding baterai ini akan mengolah produk nikel dari hulu ke hilir hingga menjadi produk baterai kendaraan listrik," ujar Agung.
Ikuti Whatsapp Channel Republika