REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ketersediaan infrastruktur menjadi salah satu kunci percepatan pembangunan kawasan Madura. Sayangnya, kondisi infrastruktur di Pulau Garam tersebut secara umum masih memprihatinkan.
Kondisi jalan nasional di musim penghujan banyak rusak dan berlubang. Banyak jembatan penghubung antarwilayah yang sempat dan tidak memadai. Kondisi ini diperparah dengan minimnya marka jalan dan perilaku masyarakat yang kerap mendirikan pasar tiban di pinggir jalan.
“Kami merasa prihatin dengan kondisi infrastruktur di kawasan Madura ini. Kami berharap pemerintah lebih serius untuk memasukkan Madura sebagai kawasan prioritas berbagai program strategis nasional,” ujar Anggota Komisi V DPR Syafiuddin, dalam keterangan tertulis yang diterima Republika.co.id, Selasa (12/1).
Dia menjelaskan, dalam berbagai program kerja kementerian/lembaga (K/L) mitra Komisi V DPR di tahun 2021, tidak ada program-program yang masuk kategori strategis nasional untuk kawasan Madura. Dia mencontohkan, tidak ada program strategis nasional dari Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan yang ditujukan secara khusus untuk kawasan Madura.
Padahal, kata Syafiuddin, mereka mempunyai tanggung jawab untuk melakukan percepatan pembangunan kawasan Madura seiring pembubaran Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS). “Seiring pembubaran BPWS, pengembangan kawasan Madura dikembalikan ke PUPR dan Kemenhub, namun ironisnya tidak satu program strategis nasional dari dua kementerian tersebut yang dilaksanakan di kawasan Madura,” katanya.
Syafiuddin mengungkapkan kurang layaknya infrastruktur di Pulau Garam memberikan banyak dampak negatif. Selain tidak menarik bagi investor, ketidaklayakan infrastruktur juga merugikan warga Madura sendiri. Menurutnya, angka kecelakaan di jalan-jalan nasional cenderung meningkat. Apalagi saat musim hujan seperti ini.
“Kondisi jalanan yang sempit dan berlubang membuat banyak kecelakaan terjadi. Apalagi volume kendaraan di Madura dari tahun ke tahun juga meningkat pesat. Kondisi ini harus segera disikapi agar tidak merugikan masyarakat Madura sendiri,” katanya.
Politikus PKB ini mendesak agar pemerintah segera meningkatkan kualitas infrastruktur di kawasan Madura. Jalan-jalan nasional dan jembatan antarwilayah harus segera diperlebar. Selain itu pemerintah daerah juga menertibkan tata ruang dengan mengatur lokasi pasar dan toko di pinggir jalan sehingga tidak menganggu arus lalu lintas.
“Kami berharap upaya mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di Madura ini menjadi agenda bersama dari pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Dengan demikian dalam waktu dekat percepatan pembangunan infastruktur di Madura bisa segera direalisasikan,” ujar dia.
