REPUBLIKA.CO.ID, PARIS -- Pemerintah Prancis, Selasa (12/1) mengecam rencana Israel melanjutkan pembangunan 800 rumah untuk umat Yahudi di wilayah pendudukan di Tepi Barat. Rencana itu kemungkinan akan berlangsung sebelum jabatan Presiden Amerika Serikat Donald Trump berakhir pada 20 Januari.

Kementerian Luar Negeri Prancis, melalui pernyataan tertulisnya, mendesak Israel untuk membatalkan rencana tersebut. "Kami mendorong seluruh pihak (Israel dan Palestina, red) untuk tidak mengambil kebijakan secara sepihak karena itu dapat mengancam solusi dua negara yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan aturan hukum internasional," kata Kementerian Luar Negeri Prancis.

Kantor Perdana Menteri Israel pada Senin (11/1) mengumumkan 800 rumah akan dibangun di daerah pendudukan, yaitu di Beit El dan Givat Zeev di daerah utara Yerusalem; serta di Tal Menashe, Rehelim, Shavei Shomron, Barkan, dan Karnei Shomron, yang ada di bagian utara Tepi Barat.

Otoritas Israel belum menyebut tanggal pembangunan ratusan rumah tersebut. Rakyat Palestina menyebut pembangunan rumah itu sebagai aksi yang melawan hukum

Keputusan sepihak Israel itu tampaknya bertujuan agar rencana pembangunan rumah di Tepi Barat dapat terus berlangsung, utamanya sebelum Joe Biden, presiden AS terpilih, resmi menjabat pada 20 Januari. Biden telah cukup lama aktif mengkritik rencana Israel membangun pemukiman di Tepi Barat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika