REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Sebanyak 8.304 mahasiswa UGM menerima pengurangan UKT pada Semester Ganjil 2020/2021. UGM menyetujui 1.929 pengajuan pengembalian UKT. Keduanya bagian kebijakan UGM membantu keluarga mahasiswa UGM terdampak pandemi Covid-19.
Direktur Keuangan UGM, Syaiful Ali mengatakan, UKT Program S1 dan Sarjana Terapan UGM terbagi dalam delapan kelompok. Besaran UKT disesuaikan kepada kemampuan ekonomi yang salah satunya ditentukan dari penghasilan orang tua.
UKT kelompok I dan II perguruan tinggi negeri Rp 500.000 dan Rp 1.000.000. UKT kelompok III dan seterusnya ditentukan masing-masing perguruan tinggi, dan kelompok tertinggi tidak melebihi nominal Biaya Kuliah Tunggal (BKT).
Bantuan keringanan UKT diberikan bagi mahasiswa UGM program S1 reguler, IUP, Sarjana Terapan, dan Pascasarjana yang kesulitan membayar UKT. Keringanan UKT bisa dalam bentuk penurunan kelompok UKT atau pengurangan persentase tertentu.
Syaiful menekankan, semua proses pengajuan keringanan UKT dilakukan secara daring melalui Simaster dengan menyertakan dokumen-dokumen terkait. Proses verifikasi kemudian akan dilakukan oleh masing-masing fakultas.
"Simaster sudah ada panduan yang jelas dan seluruh proses mulai permohonan, verifikasi sampai keputusan final bisa dipantau melalui sistem," kata Syaiful, Rabu (13/1).
Selain itu, Syaiful menerangkan, mahasiswa tingkat akhir yang mengambil mata kuliah maksimal enam SKS bisa mendapat keringanan UKT 50 persen. UGM telah bekerja sama dengan salah satu bank untuk fasilitas cicilan UKT tanpa bunga.
Jika sudah jatuh tempo dan belum bisa membayar pengajuan penundaan pembayaran bisa dilakukan selama mahasiswa melakukan komunikasi. Selama pandemi, bantuan yang diberikan UGM kepada mahasiswa sudah mencapai puluhan miliar.
Wakil Rektor UGM Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sistem Informasi, Supriyadi menuturkan, pengurangan sektor penerimaan bisa dari banyak sisi. Pemotongan anggaran pemerintah, pengurangan anggaran penelitian Kemenristek, dan lain-lain.
Untuk itu, UGM harus membuat sejumlah kebijakan untuk menekan pengeluaran dan mengubah alokasi sejumlah anggaran. Terlebih, memang ada penghematan yang terjadi karena kuliah di rumah dan biaya listrik menjadi lebih hemat.
"Namun, biaya pemeliharaan dan pembayaran pegawai tetap berjalan. Ada pula pemberian bantuan yang memerlukan tambahan alokasi anggaran," ujar Supriyadi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika